IPM Jawa Barat Antara Target dan Fakta

Laporan: Dwi Pudji Rijanto

Tulisan Prof Dr Haryono Suyono (HS) mengenai Gerakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Harian Suara Karya tanggal 6 April lalu menarik untuk dicermati. Di tengah gegap gempitanya pemilu, masih ada kepedulian pimpinan daerah terhadap pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Ini penting karena kini kita tengah memasuki abad kemajuan zaman yang mensyaratkan aspek SDM yang bermutu. Model yang dikembangkan di Lombok Timur yang ditulis oleh HS dapat menjadi model di provinsi lain, semisal Provinsi Jawa Barat.
Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK- IPM) Jawa Barat yang kini memasuki awal tahun keempat, memang telah memberikan hasil yang positif. Meski target pencapaian IPM di Jawa Barat sebesar 80 menjadi "molor" hingga tahun 2015, namun sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat pun terjadi kenaikan dalam IPM. Dan ini sebenarnya menjadi kesempatan daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat untuk terus mencapai peringkat yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kurun waktu 6-7 tahun ke depan, Jawa Barat mampu mengejar target yang telah ditetapkan? Apakah ini bukan terlalu ambisius? Lalu, bagaimana faktanya sekarang ini?
IPM semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat memang mengalami kenaikan yang bervariasi. Namun secara umum terjadi kenaikan satu poin setiap tahun di provinsi ini. Kalau asumsi ini terus digunakan, maka target IPM 80 setidaknya akan dicapai pada tahun 2017. Sebab data IPM tahun 2007 saja sudah baru mencapai angka 70,3. Kecuali jika setiap tahun Provinsi Jawa Barat mampu menaikan dua angka setiap tahun, maka provinsi ini bisa mencapai target yang ditetapkan sebelum tahun 2015.
Sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan yang begitu menggembirakan, sementara yang lain relatif lambat. Memang telah terjadi perbedaan laju kecepatan peningkatan IPM. Dan ini tergantung pada tinggi rendahnya angka IPM yang dicapai. Untuk Jawa Barat, beberapa kabupaten yang masih kecil IPM-nya antara lain; Indramayu, Cirebon, Cianjur, Karawang, dan Majalengka. Sementara, beberapa Kota penyanggah ibukota seperti Kota Depok, Bekasi, dan Bogor merupakan daerah yang IPM-nya tinggi. Bagi daerah yang disebutkan terakhir ini sebenarnya cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM atau kita sebut sebagai hardrock. Sebaliknya, sangat mudah bagi daerah yang masih memiliki IPM tergolong rendah (softrock). Dalam temu kerja PPK-IPM tahun lalu, telah diberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas komitmen tertinggi terhadap peningkatan IPM. Hal ini tentu dianggap lumrah, karena memang selama ini kabupaten ini masih dalam kategori softrock, yang masih dapat menggenjot IPM.
IPM melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran itu dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar, bahwa manusia yang berkualitas memiliki ukuran sebagai berikut. Pertama, manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Kedua, manusia yang memiliki Kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana tercermin melalui indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rerata Lama Sekolah (RLS). Dan ketiga, manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan pengeluaran perkapita riil disesuaikan.
Dari tiga indikator IPM, indeks pengeluaran per kapita riil disesuaikan, mungkin sulit ditingkatkan. Hal itu sangat bergantung pada kondisi makro ekonomi nasional, bahkan global. Karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan praktis menjadi andalan IPM. Diperlukan strategi ekstra melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, pembangunan sektor kesehatan di Jawa Barat perlu dilakukan secara lebih efisien lagi, untuk memacu peningkatan AHH dalam waktu yang relatif singkat. Konsentrasi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan massal sangat diperlukan untuk memacu peningkatan AHH, terutama pada kabupaten seperti Garut, Cirebon, Cianjur, Majalengka, dan Indramayu.
Indeks kesehatan Kabupaten Garut misalnya pada tahun 2008 masih menempati urutan terbawah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, yang mencapai 67,01 poin. Nilai tersebut terpaut 5,33 poin dari indeks kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang kini mencapai 70,03 poin. Meski terjadi peningkatan, kinerja pembangunan kesehatan di Garut tidak cukup untuk menaikkan indeks kesehatan dari urutan terbawah di Jawa Barat. Menurut Wakil Bupati Garut, rendahnya indeks kesehatan di Garut, antara lain disebabkan terbatasnya infrastruktur kesehatan dan masih kurangnya tenaga medis, terutama di daerah pedalaman.
Dalam mengejar ketertinggalannya di bidang kesehatan, Kabupaten Cianjur juga telah mencanangkan Cianjur Sehat 2011, melalui pendirian Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) pada program Desa Siap Antar Jaga (Desa Siaga). Diharapkan pada tahun 2009 ini semua desa dan kelurahan telah memiliki bangunan Poskesdes agar masyarakat secepatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Program Desa Siaga sendiri sebenarnya sudah dikembangkan di semua desa dan kelurahan yang ada di Cianjur (Pikiran Rakyat).
Faktor kesehatan sendiri sebenarnya dapat dijelaskan dengan variabel yang dapat dirubah (maleable factors) dalam waktu yang lebih singkat, melalui intervensi pembangunan dan program-program pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih meluas, merata, dan berkeadilan. Namun, AHH ini juga bisa dijelaskan oleh faktor kedua, yaitu faktor yang sulit dirubah (unmaleable factor) oleh kebijakan pemerintah daerah dalam waktu singkat, seperti faktor cuaca, pola makanan, keadaan alam, serta kebiasaan masyarakat tertentu yang mempengaruhi panjangnya usia penduduk.
Pemerintah Kabupaten Bandung pernah menyusun roadmap bidang kesehatan dengan mengusung dua program untuk PPK-IPM yakni pelayanan "Murah" (Mulus Rahayu) dan "Gemas Dukung" (Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan, kedua program ini dimaksudkan untuk meningkatkan AHH. Inti dari program pelayanan "Murah" adalah optimalisasi peran dan fungsi polindes mandiri dalam pelayanan kesehatan ibu menuju desa siaga. Sedangkan program pelayanan "Gemas Dukung" dilakukan melalui kampanye Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) dan sarana lingkungan sehat.
Kedua, adalah peningkatan angka melek aksara secara lebih intensif. Peningkatan AMH merupakan push factor yang sangat signifikan dalam pencapaian IPM. Berdasarkan ukuran IPM, sub-indikator AMH memiliki bobot dua pertiga dibanding RLS yang hanya bernilai sepertiga dalam menghitung indeks pendidikan. Peningkatan melek huruf perlu memperhatikan prioritas pada kantong-kantong buta aksara di Jawa Barat yang masih cukup meluas, terutama di wilayah pantura. Di samping itu, perluasan pendidikan keaksaraan dasar perlu dilanjutkan dengan pendidikan keaksaraan fungsional (functional literacy) dan keaksaraan mandiri (advance literacy) untuk memberikan kecakapan bekerja bagi para aksarawan baru, sehingga akan menjadi push factor juga dalam peningkatan pendapatan keluarga.
Pada indikator AMH, terlihat data yang cukup menarik. Meski persentase buta aksara di provinsi Jawa Barat relatif kecil, yaitu sekitar 3,51 persen, namun secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara masih tinggi yakni 1,02 juta jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak didera oleh kaum perempuan. Karena itu, program upaya pemberantasan buta aksara tidak saja dimaksudkan untuk memerangi kebodohan tetapi juga berupaya mengangkat derajat kualitas perempuan sendiri. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2006 tentang "Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara", diharapkan dapat mampu memacu partisipasi seluruh tingkatan pemerintahan, berbagai komponen masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat secara luas untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara, serta perluasan akses wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun.
Ketiga, adalah melanjutkan dan lebih mengintensifkan lagi perluasan dan pemerataan pendidikan dasar melalui peningkatan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi jumlah putus sekolah di kabupaten/ kota wilayah Provinsi Jawa Barat. Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2007/2008, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs di provinsi ini sudah mendekati 95,35 persen dan 88,90 persen. Sementara itu, jumlah anak yang putus sekolah di provinsi ini mencapai 1,26 persen dan 2,63 persen untuk SD/MI dan SMP/MTs.
Peningkatan angka partisipasi pendidikan tentu akan mendongkrak rata-rata lama sekolah di provinsi ini, terutama bagi kabupaten seperti: Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Subang dan Karawang. Kabupaten-kabupaten ini masih jauh tertinggal dalam pencapaian tingkat pendidikan penduduk usia sekolah dibanding kota-kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Bahkan perbedaan tersebut sangat mencolok dan telah melampau pencapaian provinsi ini sendiri yang hanya 7,5 tahun. Artinya, bahwa tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Jawa Barat setara dengan kelas satu sekolah tingkat menengah pertama.
*)Penulis adalah Peneliti pada The Indonesian Education- (ENDEED) Institute/HNUR


Selengkapnya...PDF



Sumber : http://116.213.48.92/artikel/4174.shtml