Globalisasi Perekonomian, Keniscayaan “Pasar” Indonesia

Laporan: Subakto Tjakrawerdaja

Saat ini Indonesia mulai memaknai kehidupan kenegaraannya dalam fase globalisasi. Satu diantaranya adalah globalisasi ekonomi, yang merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas. Negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan "Pasar" yang terintegrasi tanpa rintangan atau sekat-sekat teritorial wilayah Negara.
Globalisasi menjadi keharusan menolak atau menghapus hambatan bagi arus modal, barang dan jasa. Dan berdasar globalisasi tersebut membuat keterkaitan ekonomi nasional dengan perekonomian internasional menjadi makin erat. Dalam skala nasional, globalisasi adalah peluang pasar internasional bagi produk dalam negeri secara kompetitif. Namun pada sisi tertentu juga peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.
Dengan derasnya arus modal, barang dan jasa, membawa konsekuensi terhadap perusahan-perusahan internasional yang berproduksi di berbagai Negara yang dipilih. Pertimbangan mendasar bahwa produktivitas yang dilakukan mendapat biaya produksi murah, sebagai akibat upah buruh yang rendah dan tarif bea masuk yang kecil bahkan tidak dikenakan. Pada aspek tertentu dapat menuntut infrastruktur memadai, termasuk iklim usaha dan politik yang kondusif. Negara yang dipilih, seperti Indonesia merupakan lokasi manufaktur global. Sebagai realita globalisasi menuntut kegiatan perdagangan dan persaingan produksi yang begitu ketat, cepat dan "fair".
David Ricardo dalam teori "Keuntungan Komparatif"-nya menjelaskan bahwa melalui perdagangan dan spesialisasi dapat mengefesiensikan dunia, output dunia menjadi bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, selebihnya akan meningkatkan daya beli bahkan tabungan (saving). Daya beli dan tabungan adalah cermin dari kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara.
Alasan yang dikedepankan adalah dengan perdagangan bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menempatkan konsumen mempunyai banyak pilihan barang yang dibutuhkan dengan harga bersaing (murah) dan barang yang berkualitas.
Bagi Indonesia --disamping keuntungan komparatif di atas, dampak globalisasi perekonomian (termasuk globalisasi perdagangan) diharapkan dapat memperoleh tambahan modal dan alih teknologi yang lebih baik, yaitu melalui "investasi" modal asing dan membanjirnya tenaga ahli terdidik yang berpengalaman. Memang bagi negara berkembang, kebutuhan modal dan tenaga ahli berpengalaman merupakan masalah utama dalam pertumbuhan perekonomiannya.
Namun, dari keuntungan yang diharapkan tersebut, globalisasi perekonomian juga membawa sisi buruk yang perlu dicermati. Sedikitnya terdapat empat aspek, yaitu pada pertumbuhan industri, neraca pembayaran, stabilisasi perbangkan dan pada aspek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Aspek pertama, akibat dari globalisasi sebagai sistem perdagangan luar negeri yang bebas. Perkembangan ini menjadikan Negara (Indonesia dan negara berkembang lainnya) tidak dapat lagi menggunakan tarif tinggi sebagai proteksi bagi pertumbuhan industri barunya (infant industry). Disini industri domestik menjadi lambat--bahkan terpuruk, sehingga situasi pasar menjanjikan keuntungan pada industri-industri perusahan multinasional karena didukung oleh permodalan yang besar.
Dampak terhadap neraca pembayaran, lebih disebabkan oleh dua kecenderungan. Pertama adalah kecenderungan globalisasi dari membanjirnya barang-barang impor, sehingga menempatkan produk domestik tidak dapat bersaing dan ekspor menjadi tidak berkembang. Kedua efek globalisasi pada pembayaran netto pendapatan faktor luar negeri yang cenderung defisit. Hal ini akibat dari investasi asing keterkaitan dengan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan "investasi" ke luar negeri.
Aspek stabilisasi perbankan, lebih disebabkan efek globalisasi terhadap aliran investasi "modal" portopolio, yaitu pada partisipasi dana asing ke pasar saham. Dimana "fluctuation" pasar saham berkorelasi terhadap nilai mata uang domestik. Ketidaktetapan di sektor keuangan jelas membawa pengaruh pada stabilitas kegiatan ekonomi nasional.
Sementara aspek keempat, adalah akumulasi dari seluruh aspek di atas. Macetnya sektor industri dalam negeri, buruknya neraca pembayaran dan tidak stabilnya perbankan Indonesia jelas berdampak pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam jangka panjang akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Dari perkembangan dan tuntutan globalisasi di atas, bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia tentu saja menjadi masalah yang secara simultan akan mempengaruhi modal domestik dan produk dalam negeri. Terlebih bila diletakan pada kualitas barang prokduksi dalam negeri yang kurang baik dan beban biaya produksi --di Indonesia-- yang cukup tinggi.
Realita produk tersebut jelas akan berlanjut pada tingkat persaingan barang produksi "perusahaan" Indonesia menjadi tidak maksimal. Kekalahan kompetitif ini tidak saja disebabkan oleh tingkat kualitas barang yang dihasilan tetapi juga pada harga. Barang produksi luar, disamping harga yang murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat tetapi dibarengi dengan kualitas produksi yang baik. Bahkan kenyataan komparatif tersebut dikuatkan legi oleh "selera-konsumen" masyarakat Indonesia -terutama kelompok elite-- yang cenderung menyukai barang produk impor, sehingga makin memperparah keberadaan barang produksi dalam negeri.
Disinilah globalisasi perekonomian dan perdagangan merupakan keniscayaan bagi perekonomian Indonesia, sehingga membutuhkan pilihan sikap untuk mencermati secara komprehensif. Disamping itu diperlukan sinergisitas dari kelompok kepentingan terkait dalam menentukan pilihan pemberdayaan produksi Indonesia, yaitu antara pemerintah, pelaku usaha Indonesia dan masyarakat. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan bahwa 225 juta jumlah penduduk Indonesia adalah pasar domestik yang potensial.
Bagaimana political will pemerintah terkonsentrasi pada kemungkinan pemberdayaan perekonomian nasional, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah. Sedikitnya pada "enam langkah" yang diungkap SBY, Pertama, dengan melakukan pemetaan dunia usaha sebagai pengetahuan dasar potensi keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam hal ini pemerintah membentuk pusat data dan trade house
Kedua, penetapan kebijakan fiskal yang kondusif terhadap iklim usaha, yaitu kemudahan pelayanan pajak dan perolehan kredit. Ketiga, penyediaan bantuan dalam percepatan perkembangan usaha, yaitu pemodalan. Keempat, dorongan dan perlindungan usaha. Seperti pada perkembangan usaha sektor informal sebagai unit penyangga ekonomi masyarakat. Kelima, adalah pengendalian modal asing serta produk impor, mengingat globalisasi perdagangan pada fase tertentu menghancurkan ekonomi dalam negeri.
Keenam, membangun gerakan loyalitas konsumen dalam negeri untuk produksi dalam negeri, pada kemampuan untuk menginformasikan barang-barang produksi domestik. Dalam langkah ini peran para pengusaha lokal meningkatkan kualitas barang produksinya, sekaligus membangun kepercayaan pasar masyarakat.
Sementara pada posisi masyarakat, yaitu tidak lagi sebatas "rela" membentuk selera konsumeristiknya berdasar solidaritas berbangsa, melainkan tumbuh kebanggaan terhadap produk "made in" Indonesia mengingat secara mutu dapat bersaing dengan produk asing. Namun satu hal yang penting untuk dikedepankan adalah "tauladan" kita untuk bersikap mencintai dan membeli produksi Indonesia, sikap sebagai pilihan pada nilai nasionalisme dan kebangkitan ekonomi pribumi, sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.



Sumber : http://116.213.48.92/artikel/3753.shtml