 Bulan lalu masyarakat Riau yang sedang dilanda Banjir memperoleh simpati dan penghormatan yang tinggi dari Menko Kesra Agung Laksono dan rombongannya yang antara lain terdiri dari Deputy Menteri, Dirjen Depsos, Ketua Umum dan Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Kunjungan Menko yang diatur oleh Gubernur dan Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Riau itu menghasilkan sumbangan untuk korban banjir sebesar Rp 1 milyar dan berbagai sumbangan lainnya untuk anak-anak panti asuhan di seluruh provinsi.
Acara itu digelar oleh BK3S dan organisasi sosial Provinsi Riau sebagai acara khusus Jambore Panti Asuhan. Bagi DNIKS acara itu diangkat sebagai salah satu “Agenda 99 hari” Pengurus baru yang dikukuhkan akhir tahun lalu. Acara semacam telah dilakukan pula di Banjarmasin yang menghasilkan komitmen Walikota dan BK3S Banjarmasin untuk membentuk 500 Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di seluruh kota dalam waktu singkat.
Melihat keberhasilan konsolidasi Ketua dan Pengurus BK3S Provinsi Riau, Ketua Umum DNIKS Prof Dr Haryono Suyono yang didampingi oleh Ketua Bidang Pelayanan DNIKS, Siswadi MBA, langsung mengajak masyarakat Riau menjadi pelopor pengembangan Panti Asuhan sebagai agen penggerak Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di pedesaan dengan minimal menjadikannya kekuatan utama untuk mengembangkan program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sesuai UU nonor 11 tahun 2009.
Pemberdayaan anak dan penduduk yang mempunyai masalah sosial diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri bersama simpati yang tinggi dari keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, serta dukungan dan fasilitasi pemerintah di segala tingkatan.
Ajakan itu disambut baik oleh Gubernur, Ketua BK3S, serta masyarakat yang bangga bahwa Panti Asuhannya mengantar pembangunan berbasis masyarakat. Posdaya menjadi forum silaturahmi di tingkat pedesaan di mana seluruh keluarga yang ada di suatu wilayah, yang kaya atau miskin, yang Islam atau beragama lainnya, bersatu mengembangkan kesetiakawanan sosial, perhatian dan cinta kasih sesamanya. Mereka tidak mencari keluarga yang mempunyai masalah, tetapi bekerja keras secara gotong royong mencari cara dan mengembangkan program untuk mencegah agar tidak ada satupun keluarga di desanya mendapat masalah karena tidak sempat sekolah dan memperoleh pelatihan ketrampilan, menjadi bodoh dan tidak berdaya, menjadi sakit, akhirnya menderita berkepanjangan dan sengsara.
Melalui silaturahmi itu mereka bersatu dan secara gotong royong mengembangkan program kegiatan gegap gempita peduli dan cinta sesama anak bangsa. Dengan kebersamaan itu mereka menjauhkan diri dari program-program yang mengisolasi penyandang masalah sosial, tetapi justru berusaha memberikan kepercayaan diri dan pembekalan serta dukungan positif agar setiap orang dapat bersatu saling bantu membantu sesamanya.
Keputusan yang disambut baik itu menjadikan Pangkal Pinang dan Riau sebagai kota dan propinsi kedua di luar Jawa untuk gerakan pembangunan sosial dengan pendekatan Human Rights atau kerja keras dan merupakan bagian yang menarik dari program lima tahun DNIKS yang inisiasinya dilaksanakan dalam 99 hari oleh pengurus baru. Kesediaan dari Provinsi Riau itu disambut baik oleh Dirjen Depsos, Drs Sunusi, yang secara spontan akan menindak lanjuti berupa kerjasama yang erat dengan DNIKS, BK3S, pemerintah daerah dan unsur-unsur masyarakat secara luas.
Apabila gagasan gemilang itu dapat dilanjutkan di daerah lainnya, Depsos akan memberikan dukungan positip sehingga pendekatan pembangunan sosial yang selama ini terkesan sebagai program untuk menyelesaikan sisa-sisa pembangunan akan berubah menjadi program pembangunan berbasis masyarakat sesuai UU Kesos yang baru. Program ini ditujukan pada tiga bidang utama, yaitu rehabilatasi untuk menyelesaikan para penyandang masalah sosial, program pemberdayaan, utamanya dengan prioritas keluarga muda, remaja dan anak-anak, serta program untuk mengembangkan perlindungan sosial yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di mana pun mereka berada.
Untuk melaksanakan gagasan besar yang disepakati tersebut, dalam waktu singkat akan dikembangkan kerjasama yang erat antara DNIKS dan Depsos agar langkah-langkah konkrit diharapkan dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari program 99 hari DNIKS, atau sebagai bagian dari Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Untuk itu pelatihan para pelatih dari Riau akan segera digelar di Pangkal Pinang oleh tenaga pelatih dari Jakarta dengan melibatkan Perguruan Tinggi setempat.
Para tenaga yang dilatih itu akan membantu tenaga-tenaga profesional Panti Asuhan yang biasanya memberikan bimbingan untuk anak asuhannya. Tenaga profesional panti asuhan itu bersama anak-anak atau para penghuni panti yang dianggap mampu, akan menyebar ke desa-desa terpilih, untuk membentuk Posdaya.
Mereka mengajak seluruh keluarga desa bergotong royong mengisi Posdaya yang dibentuknya berupa kegiatan pemberdayaan yang diutamakan untuk mengantar keluarga di desa bergerak dalam bidang wirausaha. Termasuk di dalamnya mengatasi kesenjangan dalam bidang pendidikan, ketrampilan, perbaikan akses terhadap kesehatan dan bimbingan untuk membangun keluarga sejahtera.
Gagasan dan rancangan besar itu akan membuktikan bahwa di Riau, Panti Asuhan, pengasuh dan penghuninya bisa menjadi pelopor pembangunan berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan dengan kepedulian dan cinta kasih sesama anak bangsa.
*)Penulis adalah Ketua Umum DNIKS, mantan Menko Kesra dan Taskin, Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN, sangat mencintai anak bangsanya – www.haryono.com.
Selengkapnya…PDF |
