 Pada 18-21 Oktober 2009 lalu, Yayasan Damandiri mendapat undangan penting dari Partner on Population and Development (PPD) untuk mengikuti pertemuan internasional di Beijing, RRC. Ternyata, banyak pelajaran yang bisa didapat dan diterapkan di Indonesia. Tak kalah menariknya, bila kunjungan Yayasan Damandiri ini dikaitkan dengan kunjungan rombongan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengikuti peringatan 15 tahun dilaksanakannya International Conference on Population and Development (ICPD) atau Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York.
Selama di Beijing ini kami melihat keberhasilan Republik Rakyat Cina (RRC). Mereka antara lain berhasil menurunkan rankingnya dari di atas ratusan, seperti Indonesia (Indonesia masih tetap di rangking 111. red), tetapi RRC sudah merosot ke angka 90-an,” cetus Prof Haryono saat ditemui di sela-sela acara Pelatihan Entrepreneur bagi Pemuda di Gedung Griya Gemari, Jakarta beberapa waktu lalu.
Kemajuan pesat yang diperoleh rakyat Cina, kata Prof Haryono, diimbangi dengan tingkat kematian bayi, tingkat kematian ibu melahirkan merosot jauh dari angka yang dimiliki Indonesia. Sedang usia harapan hidup rakyat Cina melonjak menjadi 73. “Padahal dulu kedua Negara persentasenya ada kemiripan,” ungkap prof Haryono dengan nada miris.
Ditambahkannya, tingkat kemiskinan di RRC juga turun. Tetapi karena jumlah penduduknya cukup besar, lebih kurang 1,3 milyar jiwa, maka penduduk miskin di RRC pun cukup banyak, sekitar 100 juta jiwa penduduk. “Namun kemajuan-kemajuan yang dicapai RRC diakui dunia. Sehingga banyak Negara sekarang ini belajar ke Cina, bukan lagi ke Indonesia, karena Indonesia sudah jauh tertinggal,“ cetusnya.
Saat ditanya langkah langkah Beijing apa saja yang dapat diterapkan di Indonesia, Prof Haryono Suyono didampingi Sekretaris Yayasan Damandiri Dr Subiakto Tjakrawerdaya dan Direktur Yayasan Damandiri Drs Moch Soedarmadi yang juga mengikuti perjalanan ke Beijing mengatakan, ada beberapa langkah yang perlu diterapkan. Pertama, fokus menjual program kependudukan bukan sebagai program KB biasa, tetapi dalam paket Human Development Index dan Millennium Development Gold’s (MDG’s) secara keseluruhan.
“Kalau sekarang ini Yayasan Damandiri menganjurkan dan menggerakkan tumbuhnya semangat memberdayakan keluarga-keluarga Indonesia, tetapi sekarang ini Cina tidak menganjurkan tetapi memberikan contoh, inilah yang sudah berhasil,” tegasnya.
Yang tidak kalah menarik sekaligus menjadi tantangan ke depan, kata Prof Haryono, negara-negara yang mengikuti pertemuan international ini telah memutuskan akan mengadakan pertemuan serupa dua tahun lagi di Indonesia. “Ini merupakan tantangan bagi kita bangsa Indonesia terutama menteri-menteri yang baru dilantik, untuk melihat bahwa Indonesia dalam dua tahun ini harus lebih siap dibandingkan keadaan 10 (sepuluh) tahun terakhir,” ungkapnya.
Diyakininya, Indonesia pasti siap menjawab tantangan ini. Dengan adanya Undang-Undang Kependudukan yang belum lama ini disahkan DPR-RI menempatkan BKKBN sebagai lembaga Non Departemen dan berubah nama menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Ini kesempatan emas untuk melihat penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Kalau itu dilakukan secara konsekuen, maka dalam dua tahun, Insya Allah Indonesia bisa menjadi tuan rumah dari konferensi internasional dalam paket MDGs,” ungkapnya lugas.
ICPD New York tidak ada deklarasi baru
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat Dr Soedibyo Alimoeso ikut berbagi pengalaman mengikuti peringatan 15 tahun dilaksanakannya International Conference on Population and Development (ICPD) atau Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York mendampingi Kepala BKKBN dr Sugiri Syarief, MPA.
“Dalam peringatan 15 tahun ICPD di New York kali ini tidak ada deklarasi-deklarasi baru. Yang lebih menonjol adalah pembahasan tentang kontribusi/pencapaian apa saja yang telah dilakukan berbagai bangsa di bumi ini terkait kependudukan dan pembangunan dalam konteks MDG’s dan HDI,” ungkap Soedibyo menceritakan hasil kunjungannya.
Secara rinci, Soedibyo menjelaskan, Indonesia selama ini telah melakukan program dan kegiatan di dalam pelaksanaan kesepakatan ICPD dalam kontek pembangunan MDGs dan memacu peningkatan Human Development Index (HDI). Implementasinya adalah melakukan kebijakan-kebijakan kependudukan sebagai bagian pembangunan jangka panjang tahun 2005 -2025, dan juga masuk dalam pembangunan jangka menengah RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014 nanti.
Dalam kebijakan kependudukan ini, kata Soedibyo, Indonesia senantiasa akan terus meningkatkan kualitas penduduknya, mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas dari penduduk, dan meningkatkan sistem informasi kependudukan yang ada.
“Berbagai kemajuan yang dicapai dalam berbagai program aksi kependudukan dan pembangunan, sebagai mandat yang telah diratifikasi ICPD Kairo dan dalam konteks pencapaian MDG’s dilaporkan dalam pertemuan internasional tersebut. Kita membuat buku laporan tersebut dan ternyata sangat diminati dan sangat laris, ” ungkap Soedibyo bangga.
Sambutan Presiden RI Dr H Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan Rapat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), menurut Soedibyo, sangat menarik. “Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan bahwa pembangunan manusia itu salah satu kuncinya adalah pembangunan melalui program keluarga berencana. Jadi KB merupakan bagian/sektor yang bertanggung jawab di dalam pembangunan Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tegas Soedibyo, tantangan ke depan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kita tetap komit melakukan aksi-aksi berkaitan dengan masalah kependudukan dan pembangunan. “Yang lebih penting lagi, selaras Undang-Undang tentang kependudukan, komitmen pemerintah secara luas yang didukung masyarakat semakin kuat. Ini yang penting,” tegasnya.
Soedibyo juga menyambut baik pergantian nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Ini menunjukkan kependudukan dan KB adalah salah satu misi yang harus diemban oleh BKKBN ke depan,” tandasnya.
Selengkapnya…PDF |
