Pada 29 Juli 1976 di Jawa Tengah berdiri Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (Bakorkesos). Organisasi sosial kemasyarakatan ini berdiri atas prakarsa pengurus yayasan-yayasan sosial di JawaTtengah. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985, Bakorkesos berubah menjadi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS). Statusnya berubah menjadi organisasi sosial fungsional yang bertugas membantu pemerintah daerah.
Dengan status yang sama, di tingkat nasional dibentuk Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang bertugas membantu pemerintah khususnya Menteri Sosial. Di kabupaten/kota dibentuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) yang bertugas membantu pemerintah kabupaten/kota.
Bubarnya Departemen Sosial ketika reformasi politik tahun 1998, mendorong DNIKS menjadi organisasi sosial nirlaba berbadan hukum berbentuk perkumpulan pada 2001.
Merespon perubahan lingkungan eksternalnya, pada pertemuan Konsultasi Daerah 2004, BKKKS Provinsi jawa Tengah mereposisi diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan nir laba, berbadan hukum, berbentuk perkumpulan dengan nama Badan Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS).
Akronim “BKKKS” tetap dipertahankan guna melestarikan sejarah pengabdian BKKKS. Demikian pula komitmennya untuk membantu pemerintah.
Pada 29 Juli 1976 di Jawa Tengah berdiri Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (Bakorkesos). Organisasi sosial kemasyarakatan ini berdiri atas prakarsa pengurus yayasan-yayasan sosial di JawaTtengah. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985, Bakorkesos berubah menjadi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS). Statusnya berubah menjadi organisasi sosial fungsional yang bertugas membantu pemerintah daerah.
