 Setiap tanggal 10 Nopember bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Peringatan ini bukan saja untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, tetapi menjadi momen penting bagi seluruh warga bangsa berintrospeksi diri sejauh mana mampu mengimplementasikan semangat kepahlawan bagi upaya pengabdiannya kepada keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Inspirasi berbagai kisah perjuangan heroik dari peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, pada 10 Nopember 1945 silam sudahkah mampu menginpirasi sumbangsih dan darma bakti melalui berbagai kegiatan nyata sebagai sebuah penghargaan sekaligus tonggak mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Sejauhmana itu sudah dilakukan?
Sejatinya, pemahaman arti pahlawan itu ada yang beranggapan bahwa secara etimologi pahlawan berasal dari kata Sansekerta – phala yang bermakna hasil atau buah. Pahlawan adalah seseorang yang berpahala yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat bangsa atau umat manusia.
Dalam bahasa Inggeris pahlawan disebut hero yang diberi arti suatu sosok legendaris dalam mitologi yang dikaruniakan kekuatan yang luar biasa, keberanian dan kemampuan, serta diakui sebagai keturunan dewa. Pahlawan adalah sosok yang selalu membela kebenaran dan membela yang lemah. Dalam cerita perwayangan dikenal tokoh Arjuna dari Pandawa dinilai sebagai pahlawan yang membela kebenaran dari kebatilan.
”Pahlawan juga dipandang sebagai orang yang dikagumi atas hasil tindakannya, serta sifat mulianya, sehingga diakui sebagai contoh dan tauladan. Pahlawan sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam prestasi gemilang dalam bidang kemiliteran,” ujar Soeprapto, MEd, mantan Kepala BP7 (1993-1997).
Lebih lanjut, diungkapkan mantan Pembantu Rektor di IKIP (sekarang Universitas Negeri) Yogyakarta yang lulusan S1 (Strata 1) Pedagogik dan Filsafat Universitas Gajah Mada dan S2 School of Education di Universitas Arkansas AS ini, pada umumnya pahlawan adalah seseorang yang berbakti kepada masyarakat, negara, bangsa dan atau umat manusia tanpa menyerah dalam mencapai cita-citanya yang mulia, sehingga rela berkorban demi tercapainya tujuan, dengan dilandasi oleh sikap tanpa pamrih pribadi.
”Seorang pahlawan bangsa yang dengan sepenuh hati mencintai negara bangsanya, sehingga rela berkorban demi lestari dan kejayaan negara bangsanya disebut juga sebagai patriot,” tegasnya.
Terkait momen bulan kepahlawanan ini, Prof Dr Maria Farida Indrati, SH, Mhum, Guru Besar Bidang Hukum Perundang-Undangan UI yang saat ini menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan, dengan momen ini seharusnya kita perlu mulai lagi menyebarkan, mengobarkan semangat ke-Indonesiaan. Apalagi kita merupakan bangsa yang besar.
“Untuk itu, menurut dia, semestinya kita harus selalu bergandeng tangan. Tidak boleh kita hanya memegang sekelompok orang, atau orang-orang tertentu di lingkungan kita. Tapi kita juga harus berpikir secara nasional,” paparnya.
Prof Maria mengungkapkan, jika selama ini kita melihat ada orang seperti itu, karena kita tidak merasa lagi apa yang bisa kita banggakan dengan Indonesia. Jadi, orang menganggap bahwa Indonesia itu seperti bangsa yang semakin lama semakin terpuruk. Kalau kita melihat seperti itu, maka kita harus meneliti kembali. Kita harus mengevaluasi.
Kita, kata sosok lembut yang selalu berpenampilan bersahaja kelahiran, Solo, Jawa Tengah, 14 Juni 1949 ini, harus intropeksi, apa yang menjadi sebab sehingga kita malu menamakan kita Bangsa Indonesia.
Menurut Prof Maria, jika dulu musuh kita itu penjajah dari bangsa asing, tetapi musuh kita saat ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu kita harus bersatu, yaitu, bagaimana mencerdaskan bangsa dan menuju pada Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
“Dan upaya itu harus mulai dilakukan sejak dini kepada seluruh warga bangsa. Sejak anak duduk di bangku sekolah melalui pendidikan menanamkan rasa kebangsaan, baik pendidikan baik yang formal maupun nonformal,” katanya.
Membangun pemberdayaan
Menjawab penghargaan untuk para pahlawan seluruh warga bangsa bergiat menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. Masyarakat bersama pemerintah bersatu menggalakkan kegiatan pemberdayaan. Langkah ini juga bernilai strategis untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan kebodohan. Terlebih masalah itu merupakan permasalahan multidimensional yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun politik.
Kemiskinan telah mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan rendahnya derajat kesehatan, derajat pendidikan, serta rendahnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.
“Akibat lebih lanjut adalah semakin jauhnya masyarakat miskin terhadap akses sumberdaya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sementara di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya optimal mampu menyediakan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara optimal,” kata Dr Tjuk Kasturi Sukiadi, SE, Ketua BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Provinsi Jawa Timur.
Ia pun berharap pemerintah bisa dengan penuh optimal mampu menyediakan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pasalnya, dengan masih adanya berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensi tersebut, maka diperlukan adanya visi dan misi pembangunan yang jelas, serta strategi dan langkah-langkah pembangunan yang terarah. “Selain itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan APBN dapat betul-betul mampu mendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Terkait peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebagai kalangan intelektual dan warga perguruan tinggi, Rektor UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung Prof Dr H Sunaryo Kartadinata, MPd mengungkapkan perlunya penggiatan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, dengan penggiatan pemberdayaan masyarakat akan mampu mendorong dan membangun daya masyarakat. “Kegiatan ini mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan profesi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan memandirikannya,” tuturnya.
Masyarakat, ujar Rektor UPI Bandung ini, harus didorong untuk dapat menyelenggarakan, menikmati dan bertanggungjawab sendiri terhadap pembangunannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan inti terciptanya sustainable development yang dapat memberi manfaat pada semua warga masyarakat termasuk generasi mendatang secara adil dan merata.
Lebih lanjut dikatakan, sejalan dengan otonomi daerah, masyarakat dituntut untuk berperan sebagai subyek pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan menjadi fasilitator dan motor pembangunan. Semua itu memerlukan upaya yang dapat meningkatkan sumber daya manusia di daerah.
“Disinilah peran kunci sebuah perguruan tinggi, termasuk UPI yang sesuai dengan visi dan misinya membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. Berkembangnya masyarakat Indonesia baik secara sosial, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya memerlukan pembinaan melalui proses pendidikan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah salah satu ujud kiprah UPI membangun masyarakat secara terus menerus dengan memperluas dan membangun model-model program pengabdian masyarakat yang berbasis pendidikan,” paparnya.
Program pengabdian kepada masyarakat, ia menyebutkan, hakikatnya merupakan upaya memberdayakan dan membelajarkan masyarakat. Dan program ini sangat nyata dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam arti yang luas yang mencakup cerdas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat, ungkap Sunaryo Kartadinata, UPI terus membangun diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Karenanya UPI akan selalu terlibat dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat yang salah satu ujudnya adalah pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama masyarakat. Sedangkan berdasarkan kepada makna, prinsip dasar dan pelaksanaan KKN selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa program KKN dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan atau cara dalam ikut memberdayakan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Lebih lanjut ia membeberkan, pemberdayaan masyarakat melalui KKN Tematik Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga), UPI telah melakukannya sejak tahun 2008, dan pada tahun 2009 ini dikembangkan menjadi KKN Tematik Posdaya bekerja sama dengan Yayasan Damandiri. KKN Posdaya merupakan salah satu jenis KKN tematik yang bertujuan membentuk, membina dan mengembangkan Posdaya sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) lokal.
“Dari sudut masyarakat penerima, KKN Posdaya membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan institusi Posdaya di suatu lokasi. Posdaya yang dibentuk atau dikembangkan merupakan wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan dan sekaligus sebagai upaya memperbaiki kualitas SDM yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian MDG’s (Millennium Development Goals),” katanya.
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan perguruan tinggi maupun masyarakat dan pihak lainnya itu, menurut Rektor UPI Bandung ini merupakan langkah kebersamaan yang perlu terus dijaga dan dikuatkan sinerginya sebagai ujud penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berkorban kepada bangsa, negara dan tanah air ini.
”Suatu bangsa ingin maju, bangsa yang ingin menjadi besar itu, dalam hemat saya merupakan satu syarat harus menghargai, menghormati jasa para pahlawan. Karena para pahlawan telah memberikan suatu andil, peran bagi eksistensi perkembangan dan kemajuan negara dan bangsanya. Kitalah sekarang yang harus meneruskannya dengan pembangunan agar tercapai tujuan dan cita-cita perjuangan para pahlawan tersebut,” pungkasnya.
Selengkapnya…PDF |
