 Peringatan 100 tahun Kebangkitan “kebangsaan” Nasional (20 Mei 1908-20 Mei 2008) merupakan momentum yang tepat untuk mendapatkan jawaban terhadap berbagai pertanyaan. Apakah semangat nasionalisme yang didasari nilai kekeluargaan masih relevan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sepertinya menjauhkan bangsa ini dari cita-cita kemerdekaannya? Apabila masih relevan, apakah dasar, bentuk dan sistem kenegaraan yang telah diletakkan oleh para pendiri negara ini masih mempunyai daya tahan terhadap pengaruh globalisasi beserta ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan?
Berangkat dari pemikiran tersebut, menjelang 20 Mei 2008, yang merupakan 100 tahun peringatan Kebangkitan Nasional, segenap anak bangsa dari begarai elemen dengan gegap gempita ingin menggali kembali sekaligus memberi “makna”, baik melalui seminar, diskusi maupun bentuk “ekspresi” lainnya. Demikian pula Nusantara Institute, satu lembaga kajian yang memiliki komitmen tinggi terhadap persoalan bangsa menggelar serangkaian diskusi terbatas dan dipuncaki dengan seminar nasional tepat pada 20 Mei.
Serangkaian kegiatan mengusung tema besar “Dengan Kebangkitan Nasional 1908, Kita Kokohkan Semangat dan Integritas Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berbagai pakar, pemikir, tokoh nasional, tokoh generasi muda, budayawan, serta diikuti peserta diskusi dari berbagai kalangan. Banyak pendapat, aneka pandangan, dan segenap pemikiran mengalir penuh semangat. Boleh jadi, hasilnya bisa memberi “sumbangsih” bagi perjalanan bangsa dan negara memasuki 100 tahun Kebangkitan Nasional jilid II.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negera yang dibangun dengan perjuangan panjang dengan segenap pengorbanan yang luar biasa. Proses panjang itu mengkristalkan semanga kebangsaan. Semangat ini tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1945. Tetapi lahir melalui proses panjang perjuangan serta renungan terhadap sejarah kegemilangan masa lampau, penderitaan yang tidak tertahankan di bawah kolonialisme, serta kesadaran bahwa perubahan hanya dapat dicapai dengan kekuatan rakyat Indonesia sendiri.
“Kita bersyukur karena kemerdekaan dihasilkan bukan sebagai pemberian gratis dari penjajah, tetapi direbut melalui perjuangan bangsa bermodalkan upaya yang gigih dengan mempersatukan anak bangsa yang beraneka ragam latar belakangnya,” kata Prof Dr Haryono Suyono, selaku Ketua Yayasan Damandiri, yang setia membuka Diskusi Terbatas itu.
Menurutnya, upaya itu mencapai puncaknya tatkala Founding Fathers (Bapak Pendiri bangsa) seperti Mas Ngabehi Dr Wahidin Sudirohusodo dan Dr Sutomo mendirikan Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pendirian Boedi Oetomo itu, ujar Prof Haryono, diikuti berdirinya Serikat Islam di Solo pada tahun 1912. “Munculnya kedua organisasi itu memberi inspirasi tumbuhnya berbagai lembaga serupa dalam berbagai aneka bentuknya di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, penerima Bintang Republik Indonesia Utama ini mengatakan, tummbuhnya berbagai organisasi atau lembaga tersebut mulai mewarnai makin menebalnya semangat nasioanalisme dan kebangsaan dengan wawasan yang tinggi dan lebih luas. Duapuluh tahun kemudian, kata Haryono, sekitar tahun 1928, anak-anak muda seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lainnya, mulai memainkan peranannya menyebarluaskan semangat nasionalisme dan semangat kebangsaan tersebut. Ia menyebut, seri tulisan Bung Karno dan kawan-kawannya melalui media massa seperti Suluh Indonesia Muda, Panji Islam, Pembangun, dan lainnya, menjadi acuan bagi anak muda pejuang pada masa itu.
Gelora semangat perjuangan dan rasa nasionalisme itu pun, kata Haryono, terus menyatu hingga Bung Karno menjabat sebagai Presiden, baik melalui pidato maupun langkah-langkah politiknya, kita melihat upaya yang gigih menuangkan roh persatuan, nasionalisme dan kebangsaan tersebut dalam membangun bangsa.
Hal sama, ujar Guru Besar Pascasarjana bidang SDM Universitas Airlangga ini, pada zaman Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia kedua pun, melihat juga usaha yang sama gigihnya. Setidaknya, kata dia, ada tiga hal tentang persatuan dan kesatuan yang ditekankan kepada masyarakat. Di antaranya, adanya kenyataan sejarah perjuangan bersama melawan penjajahan merebut kemerdekaan. Kedua, adanya konsepsi Wawasan Nusantara yang menyatukan tanah air dan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Dan ketiga, konsekuensi logis dari kedua kenyataan tersebut.
“Pak Harto melihat bahwa pengalaman historis perjuangan yang berat melawan penjajah, seperti juga diungkap oleh para sesepuh pendiri bangsa, telah berhasil mengatasi perbedaan ras, agama dan latar belakang lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut Haryono menjelaskan, dalam hubungan ini jelas bahwa Pak Harto, sejak awal kepemimpinannya tidak menghendaki sebuah masyarakat Indonesia yang membesar-besarkan perbedaan yang ada. Pak Harto selalu mendambakan persatuan dan kesatuan biarpun untuk itu harus sabar menunggu dengan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam waktu yang relatif lama. Namun dapat dicatat bahwa sekali konsensus dan persatuan dan kesatuan itu tercipta, Pak Harto akan memeliharanya dengan tekun, sungguh-sungguh dan kalau perlu dengan tegas menindak pengganggunya.
Mencermati itu semua dan pentingnya nasionalisme dan rasa kebangsaan bagi pembangunan bangsa, Prof Haryono mengajak segenap anak bangsa, termasuk para peserta Diskusi Terbatas yang dimotori Subiakto Tjakrawerdaja bersama tim “Nusantara Institute” itu, untuk merenungkan ajakan Bung Karno untuk tidak saja banyak bicara, tetapi juga banyak bekerja. Ditambahkan Menko Kesra dan Taskin pada Kabinet Reformasi Pembangunan ini, disamping banyak bicara dan banyak bekerja, para ahli juga perlu untuk menyerukan kembali semangat persatuan agar masyarakat menikmati sakralnya Nasionalisme dan Pancasila.
“Bukan hanya karena keindahannya yang abstrak, tetapi masyarakat biasa, masyarakat awam, bisa ikut berpartisipasi untuk melepaskan diri dari kebodohan, ketertinggalan dan kemiskinan,” ujar penerima Bintang Maha Putra Adipradana dan Bintang Maha Putera Utama dengan eskpresi tetap semangat meski usianya sudah 70 tahun ini.
Sementara, Dr Ali Masykur Musa, salah seorang pembicara yang merupakan tokoh muda dan juga Anggota DPR RI 2004-2009 ini mengatakan, guna membangkitkan kembali semangat kebangkitan nasional perlu satu upaya untuk menyambung platform kebangsaan ke depan. “Ini penting untuk me-rewain jalan pikiran pelaku bangsa ini untuk memperhatikan dua, yang pertama adalah Pancasila sebagai sebuah living value (nilai-nilai kehidupan) yang harus diupayakan, didengungkan. Serta, yang kedua, menyangkut komitmennya kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” ungkap Ali Masykur, seraya menambahkan, dirinya memberi apresiasi positif dan menyambut baik dengan diadakannya kegiatan diskusi-diskusi terbatas maupun seminar yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Nusantara Institute.
Sebab, menurut Dosen Komunikasi Pemasaran Politik Universitas Mercu Buana, Jakarta ini, dua istrumen penting Pancasila dan UUD 1945 itulah yang sementara ini agak dilupakan oleh bangsa, oleh para tokoh. Inilah, katanya, yang harus diteruskan dan dibicarakan.
Tokoh muda nasional yang juga petinggi salah satu partai besar di negeri ini, menilai makna 100 tahun kebangkitan nasional 20 Mei ini sebagai momen untuk mengembalikan semangat kebangsaan sebagai neonasionalisme, sebagai bagian dari bangsa yang global. Karena, menurut dia, Indonesia tidak bisa meng-incluve diri dalam percaturan global. “Tapi wajah Indonesia harus berubah, nasionalisme harus sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Tanpa itu, maka yang terjadi cenderung caufinistik. Jadi ultra nasionalis. Itu penting sekali,” urai Ali Masykur.
Sedangkan pembicara lain yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU) KH Masdar Farid Mas’udi menyatakan, bangsa Indonesia sejatinya telah mencanangkan tujuan dan konsep bernegara yang benar dan mulya. “Tujuannya adalah keadilan sosial bagi semua,” katanya. Tentunya, lajut dia, dengan landasan spiritual Ketuhanan Yang Maha Esa, landasan moral Kemanusian yang adil dan beradab, keadilan sosial Persatuan dalam kebhinekaan, dan acuan politik Kerakyatan dalam permusyawaratan/perwakilan. “Pancasila!” tandas KH Masdar.
Pun demikian halnya Dr Sukardi Rinakit sebagai pembicara menyoroti Pancasila sebagai dasar dan ideologi pada dasarnya merupakan perwujudan jaringan dari segi tiga sinergis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, oleh sebab itu Pancasila pada dasarnya adalah cahaya moral dan pertahan pribadi manusia Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang tidak pernah berakhir, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
”Tetapi realitas terkini menunjukkan bahwa Pancasila yang wujud cita-cita nasional tersebut dihantam oleh gelombang politik, ekonomi dan sosial budaya dari segala arah. Pancasila ditantang oleh zaman. Arus besar demokrasi dan politik yang seharusnya menciptakan persatuan dan toleransi sejati dari setiap tarikan nafas terakhir justru cenderung berbelok menjadi penguasaan politik radikal atas dasar SARA (suku, agama, ras),” urainya.
Kini, diskusi selesai digelar, seminar usai dilaksanakan, meresap dan berdengungkah hasilnya? Setidaknya, maknanya mampu merasuki roh dan jiwa-jiwa anak bangsa. Walaupun, memang yang dibutuhkan masyarakat saat ini, pada momen 100 tahun Kebangkitan Nasional tak lain pangan, papa, dan sandang yang murah. Makan, makan, dan sekali makan. Pasalnya, masyarakat sudah letih, lelah, lapar. Namun meski demikian, kelaparan, keletihan, kelelahan, dan kehausan akan rasa kebangsaan pun jangan dikesampingkan.
Barangkali itulah yang disumbangsihkan para tokoh seperti Prof Dr Sofyan Efendie, Prof Dr Maria Farida, dan Prof Dr Noor Syam, Prof Dr Amir Santoso, Prof Dr Muhammad Mustofa, Dr Cosmas Batubara, Dr Soelastomo, Dr Sukardi Rinakit, KH Masdar Farid Mas’udi, Eka Budianta, dan masih banyak lainnya, demi mengobati semua rasa tersebut.
Tentu saja dengan harapan bisa menjadikan energi penyemangat untuk membawa bangsa dan negara ini ke depan kepada tujuan pencapaian cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia – mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. “Serta, sumbangan itu kiranya bisa memperkokoh semangat dan integritas bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Haryono Suyono. HAR
Selengkapnya…PDF |
