Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis TP PKK DKI Jakarta
Di Jakarta, 8 Nopember 2007
I. PENDAHULUAN
Terpilihnya Dr. Ir. Fauzi Bowo dan Brigjen (Purn) Priyanto selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membawa hikmah dan harapan yang sangat membesarkan hati. Pertama, Dr. Ir. Fauzi Bowo sudah berpengalaman mendampingi Gubernur Sutiyoso sebagai Wakil Gubernur yang pasti menguasai persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Jakarta dan sekaligus terlibat dalam pembangunan yang kompleks di ibu kota yang relatip sangat maju.
Munculnya Wakil Gubernur baru yang berasal dari luar, dan kebetulan dari kalangan militer, mantan Kepala Staf Kodam Jaya, memberi harapan bahwa beliau membawa semangat, disiplin dan kepemimpinan yang tegas dari kalangan militer untuk membantu Gubernur memimpin upaya melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan masalah serta tantangan yang dihadapi masyarakat Jakarta yang hampir pasti makin kompleks.
Kedua-duanya didampingi oleh isteri, Ibu Fauzi Bowo dan Ibu Priyanto yang berpengalaman luas dalam pemberdayaan, pembinaan dan ajakan kepada kaum ibu untuk ikut berjuang dalam pembangunan melalui Gerakan PKK atau Dharma Pertiwi. Pengalaman itu membantu Gubernur dan jajaran Birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat membangun ditengah tantangan yang makin dahsyat dan pilihan yang terbatas. Lebih-lebih lagi pembangunan itu harus dilaksanakan dalam suasana demokratis yang menghendaki partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang luas.
Uraian ini menyuguhkan gagasan sederhana yang apabila diterima dan dilaksanakan, Insya Allah akan membantu Gerakan PKK DKI Jakarta khususnya, pemerintah provinsi, dan masyarakat luas di DKI Jakarta, meningkatkan upaya pemberdayaan yang bisa merangsang peningkatan partisipasi, sekaligus memicu pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat luas. Partisipasi itu sekaligus merangsang dan mengajak masyarakat Jakarta, khususnya yang berasal dari daerah-daerah, untuk membantu pemberdayaan saudara-saudaranya yang masih tingal di daerah, tetapi sangat ingin bergabung dengan keluarganya, atau mencari makan seperti lainnya ke atau di Jakarta, agar tidak berbondong-bondong “menyerang” Jakarta dengan bekal kemiskinan atau kemampuan seadanya, yang berakibat menjadikan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta dengan gigih seakan jalan ditempat.
II. PENGALAMAN MASA LALU
Gerakan PKK di masa lalu, khususnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja IV, telah berhasil membangun gerakan KB dengan program dan kegiatan ikutan lainnya dengan baik. Dalam mensukseskan program KB Gerakan PKK DKI Jakarta melalui Gebyar Posyandu telah membuktikan bahwa gerakan ibu-ibu, biarpun tidak resmi sebagai program pemerintah, sangat efektif dan mendapat sambutan masyarakat. Pokja-pokja PKK lainnya, misalnya Pokja I, mempunyai pengalaman yang berhasil membangun bidang Informasi dan Rujukan, Pokja II telah berhasil membina pengembangan program Bina Keluarga dan Balita, dan Pokja III telah mampu mendorong program kualitas Lingkungan Keluarga dengan menunjukkan peran yang bermakna. Terakhir, tidak ada di daerah lain, Gerakan PKK DKI Jakarta berhasil membentuk Pokja V untuk merangsang dan membantu ibu-ibu membangun dan bekerja keras dalam kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan wirausaha, khususnya terjun dalam usaha mikro, kecil dan menengah.
Pengalaman yang luas di DKI Jalarta, yang terdiri dari 44 kecamatan, 267 kelurahan dan 2645 Rukun Warga (RW) itu patut diacungi jempol. Pada waktu Presiden RI menganjurkan revitalisasi Posyandu, serentak PKK DKI Jakarta membuktikan dirinya siap menggelar 4000 Posyandu yang buka dengan berbagai kegiatannya setiap tanggal 27 setiap bulan sejak Desember 2007. Gelar 4000 Posyandu itu dilakukan dalam upacara yang megah dan penuh arti, yang sekaligus membuktikan bahwa kaum ibu masih konsen dan siap bekerja sama mengajak dan memberdayakan masyarakat bekerja keras mengentaskan kemiskinan. Pengalaman pembentukan, pengembangan dan gelar Posyandu membuktikan bahwa lembaga di kampung yang dikelola para ibu mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
Berdasarkan pengalaman itu, Gerakan PKK DKI Jakarta telah berhasil melanjutkan pengembangan lembaga dan kegiatannya melalui peningkatan status Kelompok PKK RW menjadi Tim PKK RW. Tim PKK RW, yang kita tahu merupakan satu-satunya di Indonesia, perlu ditingkatkan dan dimantapkan peran dan fungsinya menjadi semacam “Forum Komunikasi, Informasi dan Advokasi Pembangunan” yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga. Forum ini perlu segera dioptimalkan sebagai salah satu Program Unggulan 100 Hari Gubernur DKI Jakarta. Forum ini bisa menjadi forum untuk koordinasi di kalangan masyarakat dan diisi oleh seluruh Pokja PKK. Nama generik forum semacam ini diberbagai daerah adalah Pos Pemberdayaan Keluarga atau POSDAYA Keluarga.
Forum ini, yang sudah dimulai pada tingkat RW, kalau perlu segera dimantapkan, diperluas dan dikembangkan pada tingkat RT, atau Posyandu, atau pada Kelompok Dasawisma yang sudah mapan di lapangan.
Perluasan ini relatif sederhana karena Forum yang sudah dibentuk oleh PKK tersebut sudah ada atau melembaga di hati rakyat, khususnya di hati para ibu di tingkat RW di seluruh DKI Jakarta. Forum ini dengan relatif mudah bisa menjadi basis yang utama dari berbagai kegiatan bersama. Dengan cara ini, usaha berbagai Pokja yang belum seluruhnya dihayati oleh masyarakat luas, utamanya oleh para Bapak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, bisa dioptimalkan dengan menambah keanggotaan para bapak dalam Forum. Atau, Forum secara bertahap mengikut sertakan para bapak kedalamnya. Dengan ikut aktifnya para Bapak dalam forum, para bapak akan bertambah sadar dan diharapkan dapat mendukung kelancaran partisipasi dalam pembangunan.
Lebih lanjut dari itu, forum itu pertama-tama harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut bergabung dan ikut secara aktif menangani berbagai masalah seperti banjir, kelancaran lalu lintas serta penciptaan lapangan kerja di masyarakat luas. Dengan partisipasi yang makin luas, kegiatan terpadu dalam forum segera dapat diketahui oleh seluruh keluarga dan juga pemerintah daerah sesuai sasaran dan masalah utama yang ada di daerah yang bersangkutan.
Kecepatan pemantapan, pengembangan dan kegesitan forum keterpaduan melaksanakan program pembangunan, bisa menjadi “kendaraan” untuk mengajak masyarakat bekerja keras dan berpatisipasi dalam mensukseskan Program 100 Hari Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur, Brigjen (Purn) Priyanto.
III. TANTANGAN DAN UPAYA MENGGALANG PARTISIPASI
Masyarakat luas sadar bahwa tantangan masa depan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Jakarta, lebih-lebih sebagai ibukota negara dan tumpuhan harapan masyarakat seluruh negeri, makin lama bukan bertambah ringan, tetapi justru bertambah berat. Tantangan itu secara panjang lebar sering diuraikan oleh mantan Gubernur Sutiyoso maupun oleh Gubernur baru Dr. Ir. Fauzi Bowo. Tantangan itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah tanpa partisipasi masyarakata yang luas dan berkelanjutan.
Upaya mengembangkan partisipasi juga tidak mudah karena masyarakat digoda oleh sifat-sifat individualistik yang cenderung berfikir semau gue. Oleh karena itu partisipasi bukan lagi merupakan spontanitas tetapi telah berkembang menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Lebih dari itu, kebiasaan masa lalu yang umumnya terbiasa menunggu perintah, menempatkan Gubernur dan jajaran stafnya menghadapi lembaga birokrasi yang berfikir secara vertikal, pasif dan menunggu perintah, serta tidak terbiasa berfikir rasional analitik yang bisa disebut berfikir secara lateral. Karena itu partisipasi masyarakat merupakan tantangan yang harus dikembangkan untuk mendayagunakan kekuatan masyarakat yang maha dahsyat.
Untuk menggalang partisipasi yang kuat perlu empat hal penting yang harus digarap secara serentak dan terpadu. Yang pertama, perlu sosialisasi yang inten, sebaiknya dimasukkan dan dilakukan sebagai bagian dari Program 100 Hari Gubernur Fauzi Bowo, yang diarahkan pada pemantapan pembentukan Forum Komunikasi, Informasi dan Advokasi Pembangunan yang beberapa waktu lalu telah dikembangkan pada tingkat RW. Forum yang dibentuk dan dikelola oleh PKK dengan dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah itu perlu diperluas dan dimantapkan sampai tingkat RT, kalau perlu dan sudah memadai sampai tingkat Dasawisma.
Yang kedua, segera setelah atau sejalan dengan diresmikannya pemantapan pembentukan Forum tersebut oleh Gubernur Fauzi Bowo, aparat birokrasi segera dihimbau tidak berfikir secara vertikal tetapi lateral, yaitu tidak mengulang-ulang rumusan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah, atau memaksakan rumusan itu untuk dilaksanakan di setiap RW. Setiap forum RW diberi kesempatan untuk mengembangkan partisipasi dengan cara berpikir lateral, yaitu berpikir kritis untuk membuka kesempatan yang menghasilkan alternatif atau possibilities dengan cakrawala luas. Upaya itu dilakukan melalui pertemuan, diskusi terbuka dan perumusan program pembangunan yang mempertimbangkan seluruh pendapat dan potensi yang ada pada masyarakat, serta menghargai pedoman pelaksanaan pembangunan partisipatif yang cocok dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat di daerahnya secara mandiri.
Yang ketiga, forum itu diundang untuk ikut memikirkan tugas provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota panutan masyarakat luas. Disamping menghadapi tantangan yang sering diurai oleh Gubernur, sebagai ibukota yang harus menjadi tauladan daerah-daerah lainnya, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus bisa tampil beda. Pemerintah pusat telah komit dan sepakat melaksanakan pembangunan dengan sasaran utama pengentasan kemiskinan berdasarkan delapan kelompok target-target Mellinnium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, dengan, kalau memungkinkan, dilakukan percepatan, yaitu sebagian besar target tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2009. Inti dari delapan target MDGs itu adalah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang diarahkan untuk memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan dengan dukungan lingkungan yang kondusif serta kerjasama internasional yang memadai.
Proses pembangunan tersebut memungkinkan setiap manusia berusia panjang, mempunyai kemampuan pendidikan dasar yang memadai, mengembangkan ketrampilan, memperoleh kesempatan kerja dan usaha yang wajar sebagai modal untuk menjadi manusia, keluarga dan masyarakat yang mandiri. Proses itu perlu dukungan lingkungan yang sehat dan merangsang partisipasi yang luas dalam kebebasan demokrasi yang wajar. Dukungan itu merangsang penyediaan, dan lebih penting dari itu, penciptaan lapangan kerja yang memadai dan terhormat sehingga kemiskinan dapat dibebaskan karena pilihan setiap warganya terjamin, dalam suasana pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel serta mempunyai hubungan kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan.
Yang keempat, dengan keberhasilan pembangunan yang menjanjikan, sebagai ibukota dan pusat perdagangan, DKI Jakarta selalu mempunyai daya tarik yang menimbulkan harapan masa depan bagi penduduknya, atau mereka yang masih menderita di daerah. Setiap tahun DKI Jakarta kebanjiran penduduk baru yang datang menyerang dengan apa adanya tanpa persiapan yang matang menghadapi kehidupan yang keras dan kasar. Untuk itu Forum RW yang sudah terbentuk perlu mengembangkan program ganda, yaitu membantu pemberdayaan masyarakat sekitarnya, dan membantu pemberdayaan masyarakat di daerah yang biasanya banyak “mengirim” pengadu nasib ke Jakarta.
Dengan empat hal pokok tersebut, upaya mengembangkan partisipasi melalui Forum yang telah dibentuk perlu disertai komitmen keterbukaan yang luas. Setiap anggota diajak berpartisipasi mulai dari proses perencanaan dan aktif dalam kegiatan operasional. Dengan cara itu setiap penduduk mempunyai kesempatan saling berdampingan dengan sesamanya. Kesertaan anggota yang luas dan tulus memungkinkan tumbuhnya suasana saling menghargai dan damai karena setiap penduduk belajar bertoleransi, menghormati dan mencintai sesamanya. Kegiatan yang luas dan terpadu memungkinkan anak-anak dan perempuan mendapat tempat yang wajar sehingga kesetaraan gender berkembang secara dinamis. Proses inilah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu human capital yang sanggup menopang bangsanya dengan ide-ide cemerlang karena suasana kehidupan yang ada bisa menumbuhkan ilham atau gagasan cemerlang, atau inspire, membuka kesempatan berinovasi, atau innovate, merangsang suasana yang menghasilkan penemuan-penemuan yang lahir dari kecerdasan dan kebebasan, atau invent, dan bermanfaat bagi rakyat.
Pengembangan cara berfikir lateral seperti itu harus bisa ditumbuhkan dalam setiap forum yang telah dibentuk di tingkat RW oleh PKK dan masyarakat, atau kelompok non partisan lainnya. Forum itu diharapkan sanggup menemukan isu atau gagasan program pembangunan yang disertai dengan data pendukung yang lengkap dan sebaiknya diperoleh langsung dari masyarakat. Anggota masyarakat selanjutnya diajak membahas isu atau gagasan pembangunan secara terbuka dengan cara berfikir bebas, dengan kelengkapan data yang akurat dan didapat dari masyarakat itu, atau data sekunder lain, membuka kesempatan tanggapan positif, tanggapan negatif, yang seluruhnya menjadi bahan bahasan atas kemungkinan yang bisa dikembangkan dengan cara terbuka, jujur, termasuk kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi. Kalau itu semua sudah dilakukan, bisa saja muncul atau dihasilkan oportunitas baru. Dan akhirnya, dengan kearifan dipertimbangkan secara masak alternatif yang terbaik sebelum suatu keputusan bersama diambil dan dilaksanan dengan tanggung jawab yang akuntabel.
Cara berfikir lateral tersebut bisa saja tidak mengikuti garis arahan vertikal dari Gubernur, tetapi mempergunakan arahan Gubernur sebagai pedoman pokok yang akhirnya menghasilkan alternatif pemecahan yang bisa saja lebih cepat terwujud dibandingkan dengan arahan baku yang sudah digariskan. Pendekatan ini biasanya menghasilkan partisipasi ikhlas yang tinggi dan tidak membebani pemerintah dengan segala keterbatasan dan rambu-rambu yang biasanya hanya bisa dihapuskan dalam tempo yang lamban, atau sukar dilaksanakan karena terhalang hambatan birokrasi yang baku, kaku dan tidak mudah diubah.
Cara berfikir lateral yang dianjurkan untuk dikembangkan dalam Forum tersebut secara garis besar dibahas dengan model enam topi, antara lain topi putih, topi hitam, topi hijau, dan akhirnya topi biru yang atas data yang akurat, para pemegang topi membahas keuntungan yang bisa diperoleh, kemungkinan aspek negatip yang membawa kegagalan, dan akhirnya dengan kearifan disimpulkan langkah terbaik yang akan ditempuh yang dianggap paling menguntungkan serta membawa keberhasilan yang maksimal. Cara berfikir ini memungkinkan masyarakat mencari dan atau menciptakan secara bertanggung jawab arahan-arahan baru yang disepakati melalui partisipasi yang bertanggung jawab. Arahan baru itu biasanya diperbincangkan dan bisa dilaksanakan serta menghasilkan tidak saja konsensus baru tetapi juga kinerja kemasyarakatan dan produk-produk brilian dengan tingkat kepuasan masyarakat yang maksimal.
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
Apabila pengembangan Forum dengan kegiatan tersebut diatas dikaitkan dengan Program 100 Hari Gubernur Fauzi Bowo, maka perlu diperhatikan dan disyaratkan dua komitmen sebagai berikut :
1. Pengembangan komitmen untuk memantapkan dan mengembangkan Forum Komnikasi, Informasi, dan Advokasi Pembangunan di tingkat RW yang sudah terbentuk itu ke tingkat RT, dan kalau sudah siap dan memungkinkan ke tingkat Dasawisma;
2. Pengembangan komitmen dukungan dan fasilitasi yang tulus agar Forum tersebut diatas dapat beroperasi dengan cara berfikir lateral, yang dijamin dengan kebebasan untuk menciptakan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan, dengan menghargai gagasan atau ilham dan penemuan segar yang disertai komitmen dan kebersamaan bertanggung jawab untuk melaksanakan gagasan yang disetujui secara mandiri.
Atas dasar kedua hal diatas, sekaligus mengacu pada prioritas MDGs, maka program utama yang diusulkan untuk dikembangkan, dikaitkan dengan Program 100 Hari Gubernur Fauzi Bowo, adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi pemantapan dan pengembangan secara konsisten dan terfokus Forum Komunikasi, Informasi dan Advokasi Pembangunan tingkat RW, untuk diteruskan ke tingkat RT, dan kalau memungkinkan ke tingkat Dasawisma. Forum ini di daerah lain disebut Posdaya Keluarga;
2. Sosialisasi pengembangan komitmen aparat pemerintah dari tingkat Gubernur, Walikota, Camat, Kelurahan dan aparatnya untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan Forum Informasi tersebut;
3. Dukungan terhadap PKK dan lembaga sosial lainnya untuk mengelola dan mengembangkan Forum Informasi masyarakat tersebut;
4. Dukungan untuk pemilihan dan pelatihan tenaga profesional yang mampu mengelola Forum dan kegiatan yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas;
5. Pendataan dan pemetaan keluarga yang berada di sekitar wilayah Forum informasi dan yang menginduk kepada Forum informasi tersebut;
6. Sosialisasi program dan kegiatan yang menjadi sasaran MDGs, yang sesuai kesepakatan dunia perincian pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, yaitu menurunkan penduduk yang berpenghasilan kurang dari US$ 1.00 serta menurunkan penduduk yang menderita kelaparan;
b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua, yaitu memasukkan semua anak usia sekolah, laki perempuan, dari manapun asal usulnya, untuk mampu dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar;
c. Mendorong kesadaran jender dan pemberdayaan perempuan dengan menghilangkan ketimpangan jender pada tingkat pendidikan dasar pada tahun 2005, dan pada semua jenjang pendidkan tidak lebih dari tahun 2015;
d. Menurunkan angka kematian anak dan bayi, penurunan itu diharapkan mencapai sekitar dua pertiga antara tahun 1990 – 2015;
e. Meningkatkan kesehatan ibu antara lain dengan menurunkan tingkat kematian ibu hingga sekitar tiga perempatnya antara tahun 1990 – 2015;
f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan cara mengendalikan penyebaran penyakit HIV/AIDS dan mengusahakan penurunannya secara nyata pada tahun 2015. Mengendalikan penyebaran penyakit malaria dan penyakit menular lainnya sehingga prevalensinya menurun secara nyata pada tahun 2015;
g. Memastikan keberlangsungan lingkungan hidup melalui keterpaduan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan program pembangunan. Menurunkan sampai separo penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum yang aman serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020;
h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, baik dalam kerjasama antar negara untuk saling harga menghargai maupun untuk pengembangan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka berdasarkan aturan yang jelas, mudah dipahami dan tidak diskreminatif. Termasuk komitmen bagi tata pemerintahan, pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada tingkat nasional maupun internasional.
Program dan kegiatan itu intinya adalah memberikan perhatian terhadap peningkatan akses terhadap pelayanan dan penciptaan lapangan kerja, wirausaha dan partisipasi bidang ekonomi dengan tujuan kemandirian, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan tanpa diskriminatif. Upaya diatas meliputi peningkatan akses terhadap bidang kesehatan agar partisipasi untuk hidup mandiri dapat dilaksanakan dengan mulus karena kesehatan yang terpelihara dan tidak terhambat halangan yang membatasi kemampuan mental dan fisik yang tidak sempurna. Upaya yang disebutkan diatas mengacu pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan ketrampilan tanpa pandang bulu karena asal usul, jenis kelamin, atau agama, atau alasan latar belakang lainnya. Setiap penduduk berkesempatan mempersiapkan dirinya berpartisipasi dalam pembangunan dengan kualitas yang memadai. Partisipasi itu tidak terhambat kebodohan dan ketidak terampilan, serta memperoleh dukungan lingkungan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan.
7. Memepersiapkan anggota Forum untuk peduli dan membantu proses pemberdayaan keluarga di daerah yang biasanya mengirim penduduk migran ke Jakarta. Apabila proses pemberdayaan itu berhasil diharapkan penduduk migran yang pindah dan mengadu nasib ke Jakarta mempunyai kualitas yang memadai dan mempemudah peningkatan kesejahteraan sesamanya;
8. Fasilitasi hubungan internasional yang memungkinkan pengembangan modal manusia dengan standar global yang mendukung pilihan demokratis tanpa alasan etnis, asal usul serta latar belakang lainnya
.
V. KESIMPULAN
Tantangan yang menghadang masyarakat DKI Jakarta sesungguhnya merupakan tantangan bangsa yang kompleks dan sangat bervariasi. Tantangan ini tidak saja harus dihadapi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi menjadi tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi dan diselesaikan oleh masyarakat secara luas. Disamping itu, untuk mencegah persoalan yang tidak akan pernah berakhir, Jakarta selalu akan menarik masyarakat migran untuk mengadu nasib. Untuk membantu pemberdayaan masyarakat di luar Jakarta, masyarakat Jakarta perlu diyakinkan agar ikut bertanggung jawab membantu masyarakat di luar Jakarta, khususnya daerah-daerah yang sering mengirim penduduknya untuk pindah ke Jakarta. Bantuan pemberdayaan itu diarahkan pada upaya membangun daerah atau mempersiapkan penduduknya dengan baik agar tidak perlu pindah ke Jakarta, atau kalau mengadu nasib di Jakarta tingkat kualitas dan persiapannya memadai. Dukungan terhadap daerah di luar Jakarta tersebut akan sangat menolong untuk mencegah penduduk miskin dan kemiskinan pindah ke Jakarta sehingga kemiskinan bisa ditanggulangi tanpa menggusur.
Untuk itu Forum Komunikasi, Informasi, dan Advokasi pada tingkat RW yang sudah terbentuk perlu dimantapkan dan dikembangkan ke tingkat RT, kalau sudah matang dan memungkinkan, diteruskan ke tingkat Dasawisma dengan program-program MDGs, serta program lain yang dianggap perlu. Forum ini perlu segera bisa merujukkan keluarga yang sudah diberdayakan ke pusat-pusat pelayanan ekonomi seperti perbankan untuk kegiatan ekonomi, klinik untuk kegiatan kesehatan, sekolah dan pusat-pusat kursus ketrampilan untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan. Forum ini bisa menjadi pusat gerakan cinta lingkungan dan forum pembangunan berkelanjutan yang dikelola masyarakat secara mandiri karena pilihan alternatif yang makin luas. |
