SAMBUTAN WAKIL KETUA YAYASAN DAMANDIRI PROF DR. HARYONO SUYONO PADA DISKUSI NUSANTARA INSTITUTE TENTANG PARADIGMA FUNGSIONAL PANCASILA DI JAKARTA, 10 MEI 2007
Laporan: Prof Dr Haryono Suyono
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saudara Direktur Nusantara Institute yth.,
Saudara Dr. Saafroedin Bahar yth.,
Para peserta diskusi yang berbahagia.
Dengan diiringi puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara sekalian pada pertemuan diskusi hari ini. Pertemuan ini merupakan gelar awal dari kegiatan Nusantara Institute yang diisi dengan pembicaraan khusus tentang Paradigma Fungsional Pancasila yang akan diantar oleh Saudara Dr. Saafroedin Bahar.
“Nusantara Institute” atau lengkapnya “Lembaga Kajian Kebijakan Nusantara” adalah suatu lembaga baru yang dicita-citakan menjadi forum dan fasilisator bagi seluruh kalangan dan lapisan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan nasional terpadu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk disumbangkan kepada dua komponen utama negara yaitu Pemerintah dan Rakyat Indonesia. Lembaga Nusantara mempunyai missi membangun mekanisme kelembagaan, merekrut pembicara dan peneliti yang mempunyai wawasan dan kemampuan lintas sektoral, menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, melakukan advokasi, menyelenggarakan publikasi, dan membentuk kader-kader nasional yang berwawasan lintas sektoral.
Sementara menunggu dukungan yang lebih besar dan luas, Yayasan Damandiri mengantar lembaga baru ini mewujudkan cita-citanya berupa kesempatan menggalang kerjasama dengan lembaga sejenis atau lembaga yang mempunyai tujuan serupa melalui kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan naskah-naskah yang dipandang relevan, atau kegiatan lain yang dianggap bisa menumbuhkan kebersamaan untuk meraih tujuan bersama yang bermanfaat untuk rakyat banyak.
Hari ini Yayasan Damandiri mendukung diskusi tentang Paradigma Fungsional Pancasila karena didorong oleh keinginan agar rakyat banyak di pedesaan yang sedang dilanda eforia reformasi tidak terkecoh oleh derasnya arus globalisasi dan berpaling menerima Neo Liberalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami yakin bahwa pengertian yang makin mendalam tentang paradigma Pancasila bisa menempatkan para penyelenggara negara dan rakyat banyak untuk saling mengerti akan hak dan kewajibannya dalam menterjemahkan ortodoksi Pancasila menjadi ortopraksis yang mengantar tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan oleh para sesepuh pendiri negara dan seluruh rakyat Indonesia yang pengaturan dasarnya sebagian besar telah dirumuskan dalam UUD 1945.
Bagi rakyat di pedesaan, yang akhir-akhir ini makin terhimpit kemiskinan yang tidak kunjung terentaskan, bingung dan bertanya-tanya apakah Pancasila yang selama ini didengungkan sebagai “kekuatan moral” yang ampuh sudah kehilangan relevansinya terhadap persoalan rakyat. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak lagi menjadi cita-cita dan perjuangan nasional. Apakah karena itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mestinya penuh kesejukan harus diganti dan diwujudkan dengan adu kuat berupa demonstrasi dan kekerasan yang secara vulgar dan mencolok dipertontonkan di media massa, khususnya televisi, setiap hari.
Barangkali tiba waktunya untuk belajar dari sejarah masa lalu dan dengan berani maju melangkah ke masa depan yang lebih cemerlang. Pancasila digali oleh Bung Karno sebagai upaya untuk mengembangkan kebersamaan gotong royong dan kita kenal sebagai Dasar Negara. Pada era Presiden Soeharto dikembangkan lebih lanjut sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup, dan Ideologi Terbuka. Marilah pengembangan itu kita terima sebagai tantangan untuk menggali lebih dalam melalui paradigma yang lebih fungsional.
Pancasila dalam paradigma fungsional, terutama pada massa sekarang, diharapkan bisa menempatkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam posisi yang dominan. Bagi rakyat banyak Sila ini memerlukan terjemahan secara luas dan mendarat di pedesaan. Agar cita-cita yang terkandung dalam Sila ini dapat diwujudkan, masyarakat sangat menunggu program dan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan mutu dan dinamika manusia, utamanya bagi rakyat banyak yang terpuruk, miskin atau tersisihkan dalam pembangunan. Perwujudan Sila ini pulalah yang menjadi sasaran utama program dan kegiatan yang dilaksanakan atau dibantu oleh Yayasan Damandiri.
Program-program dan kegiatan pemberdayaan manusia diharapkan, utamanya dalam konteks Human Development dan Millennium Development Goals (MDGs) dapat mewujudkan manusia Indonesia baru yang cerdas, sehat dan mandiri. Manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu menempatkan diri secara terhomat dan sejahtera. Manusia yang secara demokratis mampu melakukan pilihan masa depan yang dicita-citakannya. Bahkan, barangkali, dengan mendorong terjemahan paradigma fungsional dari sila-sila lainnya, dan menyebar luaskannya di masyarakat, kita membantu menempatkan manusia Indonesia sebagai titik sentral pembangunan.
Apabila kita mencapai konsensus politik baru tentang peranan Pancasila sebagai arahan fungsional pembangunan, barangkali rakyat banyak akan segera memperoleh hasil akhir yang dicita-citakannya dan dengan perasaan lega bisa membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Selamat berdiskusi dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita sekalian.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
