 Keprihatinan permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menjadi legenda panjang bangsa yang terkenal dengan sebutan negeri gemah ripah lohjinawi ini. Untuk membicaarakannya, sangat rumit dan pelik. Padahal, persoalan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).
Adalah DNIKS yang memiliki asas Pancasila dan visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan melalui kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua, mencari jawab lewat gelar penyelenggaraan konferensi ketiga di Bukittinggi, Sumatera Barat.
DNIKS memiliki tujuan antara lain, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial kepada pemerintah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan organisasi swadaya masyarakat. Tujuan lainnya menyelenggarakan komunikasi, konsultasi, kerja sama, koordinasi, forum dan jaringan kerja di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Kecuali itu, juga memberdayakan, memajukan, dan mewakili kepentingan organisasi anggotanya.
Latar belakang sejarah DNIKS lahir di Jakarta, 17 Juli 1967, dengan nama Komite Nasional untuk Kesejahteraan. Didirikan oleh tujuh tokoh, yakni Alwi Sutan Oesman, Sumantri Praptokusumo, Ijas Suhanda, Dr Salekan, AM Pasila S,Th, Nasruddin Latif dan Djadjat Drajat.
Komite tersebut berubah menjadi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), dan menjadi anggota Internasional Council on Social Welfare (ICSW) – organisasi dunia di bidang kesejahteraan sosial yang didirikan di Paris, Perancis, pada tahun 1928 silam.
Sejak beberapa waktu lalu, ICSW menyatakan dirinya sebagai suatu jaringan global organisasi-organisasi masyarakat madani yang berusaha memajukan kesejahteraan, pembangunan dan keadilan sosial. Yang menarik, DNIKS mampu bertahan hidup sampai saat ini melalui pasang surut sejarahnya.
Bukittinggi
Dari ketinggian letaknya, bersama hawa sejuk nan segar Kota Bukittinggi, DNIKS menggelar Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Ketiga, sebagai wujud hasil keputusan Rakernas DNIKS yang diselenggarakan di Bali, 11 – 13 Agustus 2003 lalu, sekaligus mencari masukan penting berbagai solusi untuk DNIKS menjawab perkembangan masalah kesejahteraan sosial. Dan bertindak selaku pelaksana penyelengaranya Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Sumatera Barat.
“Forum ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan sosial, kesejahteraan sosial, dan pembangunan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Ketua Umum Majelis DNIKS Bustanil Arifin, SH.
Hadir pada Konferensi yang dibuka Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, antara lain selain Bustanil Arifin, SH, Gubernur Sumatera Barat, Ketua Komisi VIII dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Johana Sunarti Nasution (Ny AH Nasution), Sri Mulyono Herlambang, Drs Sularso, Pengurus DNIKS Pusat, organisasi sosial, panti-panti sosial, LSM-LSM, dan peserta lainnya, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi, media massa, perguruan tinggi dan instansi pemerintah serta organisasi internasional serta perorangan dan mahasiswa pun diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi.
Jika pada konferensi pertama tahun 2001 di Jakarta dihadiri 300 orang peserta, konferensi kedua, tahun 2003 di Denpasar, Bali, diikuti 300 orang, dan konferensi ketiga ini diikuti 250 orang peserta nasional dan 50 orang peserta lokal.
Isu bahasan
Dalam Konferensi Nasional Ketiga DNIKS di Bukittinggi, sejak 29 Agustus – 1 September 2005 bertajuk “Pembangunan Sosial Ekonomi yang Seimbang dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Kemajuan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial”. Diangkat berbagai persoalan kesejahteraan sosial mulai untuk usia anak-anak hingga lansia baik yang normal maupun tidak sempurna (cacat).
Sidang pleno disajikan beberapa materi, antara lain, Pembangunan Sosial antara Konsep dan Realitas (DR Djisman Simanjuntak), Dampak Sistem Ekonomi Pasar dan Globalisasi Ekonomi Terhadap Perwujudan Keadilan Sosial (Prof Dr Sri Edy Swasono), Pembangunan Sumber Daya Insani dalam Rangka Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga dan Masyarakat (Prof Dr H Wlfindri, SE, MA), serta Kesejahteraan dan Kesatuan Bangsa (Dr Ir Sudarsono).
Sedangkan pada lokakarya ada delapan macam. Di antaranya, Lokakarya I ‘Pemberdayaan, bagi Warga Kecacatan’, Lokakarya II ‘Pemberdayaan bagi Perempuan’, Lokakarya III ‘Pemberdayaan bagi Anak’, Lokakarya IV ‘Pemberdayaan bagi Warga Masyarakat tidak beruntung’.
Disambung lagi dengan Lokakarya V ‘Pemberdayaan bagi Warga Berusia Lanjut’. Lokakarya VI ‘Pemberdayaan bagi Keluarga’, Lokakarya VII ‘Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (MADAT) dan Penanggulangan HIV/AIDS’, Lokakarya VIII ‘Pengembangan Jaringan dan Kelembagaan UKM’.
Badan Koordinasi Kegiatan Sosial Provinsi Sumbar selaku penyelenggara merasa berbahagia mendapat amanah Anggota DNIKS pada Rakernas DNIKS 2003 lalu, untuk menyelenggarakan Konferensi Nasional ini. Seperti dikatakan Ana Zainal Bakar, selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Sosial Propinsi Sumbar.
Harapan dari konferensi ketiga di Bukittinggi, DNIKS mendatang bangkit bergerak dengan inovasi dan kebersamaan baru bersama seluruh komponen bangsa mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Semoga! HAR |
