 Kehadiran kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di DKI Jakarta memiliki andil penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sayangnya keberhasilan program Keluarga Berencana yang menjadi program nasional kurang sejalan dengan keberhasilan membina kemlopok-kelompok BKB. Sehingga, jumlah kelompok BKB saat ini cenderung menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Jumlah kelompok BKB pada tahun 2002 tercatat sebanyak 631 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun pada tahun 2004 hanya tersisa 206 kelompok. Bahkan selama ini pun kelompok BKB yang ada belum mampu membina tumbuh kembang anak pada keluarga kurang mampu khususnya anak-anak yang bermukim di daerah kumuh dan pesisir pantai.
Salah satu alasan mengapa terjadi penurunan cukup tajam, ungkap Ny Sri Hartati Fauzi Bowo, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta di sela acara Pemantapan Pengelolaan Kelompok BKB di Gedung PKK DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, adalah suksesnya program KB yang membawa dampak berkurangnya jumlah keluarga memiliki balita.
“Oleh karena itu, kita perlu mengkaji ulang kelompok kerja operasional (Pokjanal) dan kelompok kerja teknis (Pokjanis) yang bertugas menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok-kelompok BKB secara berjenjang,” tukas Ny Fauzi Bowo.
Menurut Dra Kasmiyati, Kepala BKKB DKI Jakarta, penyebab lain menurunnya jumlah kelompok BKB di Jakarta karena kurang aktipnya keluarga dalam berbagai kegiatan di Posyandu dan kurangnya dukungan operasional dari pemerintah daerah. Sementara itu, bantuan dana yang disalurkan untuk kegiatan Posyandu yang merupakan salah satu ruang kegiatan BKB sebesar Rp 100.000 untuk bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) .
Untuk mengaktipkan kembali kelompok-kelompok BKB di tiap Posyandu, Gutama, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional yang hadir sebagai pembicara dalam Pemantapan Pengelolaan Kelompok BKB mengatakan tidak perlu mengeluarkan biaya mahal. Yang penting, kegiatan itu mudah, murah dan tidak menakutkan masyarakat. Kegiatan ini pun harus simultan, minimal dalam satu bulan ada lima kali pertemuan. Karena kegiatan BKB di Posyandu baru sebatas pada pemberian gizi, tumbuh kembang balita, maka belakangan ini kelompok BKB banyak yang telah diintegrasikan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sosialisasi PAUD yang dicanangkan Ny Kristiani Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2005 lalu menurut Gutama merupakan langkah tepat. Karena kebutuhan tumbuh kembang anak memerlukan asupan gizi, layanan kesehatan, pengasuhan dan stimulasi pendidikan. Mengacu kepada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru, UU No 20 tahun 2003 pasal 28 menjelaskan PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Kini ada sekitar 459 Posyandu di Indonesia yang sudah diintegrasikan dengan pendidikan.
“Sayangnya masih banyak orang tua yang belum mengikutsertakan anaknya ke tempat seperti ini. Padahal, bisa menjadi contoh konkret kepada orang tua bagaimana memberikan stimulasi pendidikan kepada anak yang selanjutnya untuk dilanjutkan di rumah masing-masing,” cetus Gutama.
Menanggapi perlu adanya kelompok BKB di setiap Posyandu, Seto Mulyadi Ketua Komnas Perlindungan Anak yang turut menjadi pembicara mengatakan kondisi anak Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan dan perlu adanya perhatian langsung dari orang tua. Sehingga, keberadaan kelompok BKB perlu ditumbuhkan kembali.
“Seperti halnya tanaman, balita pun memerlukan bibit unggul. Tapi, kalau tidak disiram, dipupuk, mereka sulit tumbuh kembang dengan baik. Disinilah tugas orang tua berperan memberi pupuk pada balitanya,” cetus psikolog yang akrab disapa Kak Seto seraya menganjurkan para orang tua agar secara teratur meluangkan waktunya bagi putra putri balitanya dalam upaya mengembangkan kecerdasan anak di rumah. RW |
