 Tempalah besi selagi panas itulah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh diibaratkan demikian karena selagi gebrakan Rakernas dan Harganas 2005 ditandai pesan pesan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, harapan Kepala BKKBN Pusat Dr.Sumaryati Aryoso maupun tekad Ketua PKK Ny.Rr.Susiyati Ma’ruf disusul harapan Menteri Dalam Negeri H.Moh.Ma’ruf, baru hangat-hangatnya dibicarakan, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal berhasil dalam pembangunan Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera, menabung kiprah baru Pembangunan Keluarga Berkualitas. KELOMPOK Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat bisa berharap menerima kucuran pinjaman modal penguat.
Diawali Selasa (26 Juli 2005) di Mataram Room Bank Indonesia Yogyakarta, sejumlah BUMN dan BUMD terdiri bank-bank pemerintah, swasta, lembaga keuangan non-bank, termasuk Telkom, PLN Yogyakarta, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan lain-lain menyatakan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya sebagai mitra usaha atau mitra kerja dari Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (BPD AKU) dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang berkelanjutan. Sebagai upaya bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di DIY dan sekitarnya.
Komitmen tersebut diteguhkan dalam penandatanganan pernyataan bersama oleh pihak-pihak terkait dengan Ketua Umum BPD AKU GKR Pembayun, disaksikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Acara ini mengawali sarasehan bertajuk Menggagas Exit Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Berkelanjutan.
Menurut GKR Pembayun, gagasan ini muncul setelah melihat dari dekat permasalahan kelompok UPPKS yang tergabung dalam asosiasi dan jumlahnya lebih dari 5000 kelompok tersebar di seluruh DIY yang merupakan komunitas tertata sejak 1980. Namun baru sekitar 9 persen yang sudah secara mandiri dapat akses perbankan.
Selama dua tahun mengamati kiprah kelompok ekonomi mikro tersebut, GKR Pembayun melihat potensi produk unggulan mereka apabila mendapat pembinaan berkelanjutan akan menjadi usaha besar. Bila di tahap awal ingin membina dan mengembangkan kelompok UPPKS, untuk jangka panjang sebagai organisasi swasta ia mengajak dinas di Pemda DIY yang mempunyai binaan kelompok ekonomi produktif secara terpadu bersama membesarkan kelompok ekonomi mikro yang ada.
“Kami optimis dengan pembinaan terpadu dan berkelanjutan, kelompok mereka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang handal yang akan memperkuat roda perekonomian dan membantu penanggulangan kemiskinan DIY”, katanya.
Turunkan kemiskinan
Sementara Gubernur DIY selaku keynote speaker menegaskan, tingkat kemiskinan saat ini mencapai 28 juta atau 16 persen. Angka tersebut dinilai tinggi dan diharapkan dapat diturunkan menjadi 8,2 persen tahun 2009. Bahkan diharapkan bisa mencapai 6 persen, angka yang dianggap cukup pantas di negara berkembang seperti Indonesia.
Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan itu, peranan UMKM dinilai sangat strategis. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan lembaga-lembaga keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit mikro. Karena tanpa itu, usaha mikro sulit berkembang. Umumnya memiliki daya tawar relatif rendah, sehingga seringkali dirugikan, serta kurang memperoleh akses sumberdaya yang memadai. Untuk itu pengorganisasian usaha mikro melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha seperti kelompok usaha bersama, organisasi sentra usaha mikro dan koperasi menjadi sangat penting.
Tantangan UPPKS, menurut Gubernur adalah bagaimana melanggengkan eksistensi kelompok. Untuk itu diperlukan ikatan sosial di antara anggotanya yang diharapkan menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian bersama. Untuk membangun ikatan sosial diperlukan terbentuknya solidaritas yang menjadi ikatan tanggung renteng dalam kelompok.
Gubernur mengingatkan, semua harus didasarkan atas standar profesionalisme yang harus disepakati. Mengingat pengalaman yang lalu serta mempertimbangkan besarnya jumlah kelompok UPPKS, maka pengelolaan, penyaluran dan pengawasannya pun juga tidak demikian mudah dan sederhana.
BTN mempelopori
Pada kesempatan itu Dirut Bank BTN Totok Kodradi secara spontan menyatakan kesanggupannya untuk membantu permodalan sebesar Rp 581,5 juta. Pilihan itu termasuk paket Capasity Building (CB) I, sementara masih ada CB II, CB III dan CB IV yang jumlah nominalnya lebih kecil. Padahal menurut Kodradi, beberapa waktu yang lalu pernah tersiar kabar BTN akan dibubarkan. Menyusul kemudian BTN akan dimerger. Tetapi kenyataannya BTN tetap eksis sampai saat ini.
“Dengan demikian saya berharap, tentunya Bank Mandiri tidak mau kalah dan akan lebih besar lagi membantu”, katanya sambil melirik Suko Riyanto Saputro yang hadir mewakili Direksi Bank Mandiri.
Mumpung masih diberi kesempatan dan masih bisa berbuat, Kodradi mengajak, dengan bekal modal jujur dan kasih sayang untuk mempelopori membantu masyarakat miskin, mengangkat derajat mereka. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal baik di kelak kemudian hari. Karena kalau menimbun harta, setelah tiada maka semuanya akan ditinggalkan. Bagi yang telah meninggal, yang bisa menjadi bekal adalah amal kebaikan, apa yang telah disumbangkan, disodaqohkan.
“Itupun baru mungkin, karena kita sendiri tidak tahu apakah yang kita lakukan bisa tercatat menjadi amal baik atau tidak. Kalau tidak ikhlas membantu, tentu tidak akan tercatat sebagai amal”, katanya. Karenanya ia mengajak untuk memperbarui niat membantu mereka dengan ikhlas. Dengan demikian keluar dari ruang ini, komitmen untuk membantu mereka betul-betul dilaksanakan.
UPPKS yang kelahirannya dibidani BKKBN, banyak yang cukup potensial untuk maju namun terbentur masalah modal. Terutama setelah dihentikannya program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) lebih dari dua tahun lalu. Di DIY terdapat lebih dari 5000 kelompok UPPKS dengan berbagai klasifikasi, yakni dasar, berkembang dan mandiri. Pengalaman menunjukkan, kredit yang dikucurkan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam UPPKS cukup lancar pengembaliannya. Memang ada yang macet, namun prosentasenya sangat kecil dibanding kredit-kredit yang lain.
Mekanisme penyaluran pinjaman modal penguat itu akan diatur lewat Koperasi AKU Sejahtera yang akan bertindak selaku lembaga keuangan mikro. (Sekar/H.Nur) |
