 I. PENDAHULUAN
Sejak lama Indonesia mempunyai potensi penduduk yang termasuk empat atau lima besar di dunia setelah Republik Rakyat China, India, Amerika Serikat dan kemudian Indonesia. Sejak lama pula potensi tersebut sudah disadari oleh bangsa kita. Namun, karena kualitas penduduk yang rendah, untuk menjadikan potensi itu mempunyai manfaat yang tinggi masih diperlukan upaya besar-besaran meningkatkan kualitas dan dinamikanya. Karena itu sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah dan Rakyat Indonesia menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah kependudukan.
Namun, biarpun kualitasnya masih relatif rendah, pada awal kemerdekaan jumlah penduduk yang besar telah mampu menjadi kekuatan perjuangan, sehingga penjajah sempat kocar kacir ketakutan. Karena itu Pemerintah, melalui Presiden Soekarno, berusaha keras mempersatukan penduduk yang besar itu sebagai kekuatan pendukung upaya melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah.
Namun setelah proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan makin memperlihatkan hasil, bangsa Indonesia harus membangun untuk mencapai kemakmuran yang dijanjikan. Upaya mengisi kemerdekaan tidak cukup dikerjakan dengan otot dari penduduk yang jumlahnya besar saja, tetapi harus lebih banyak dengan otak dan penemuan-penemuan yang memberi nilai tambah yang tinggi. Karena itu ada pergeseran cara pandang bangsa ini melihat penduduknya. Upaya mempersatukan kekuatan besar diisi lebih lanjut dengan upaya peningkatan kualitas agar penduduk yang besar dapat mengisi kemerdekaan dengan mutu masukan yang dapat dipertanggung jawabkan. Penduduk harus mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi dan mampu bekerja keras dalam industri dan perdagangan dengan membawa keuntungan yang besar.
Karena itu sejak tahun 1970, perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan berkembang, yaitu mengusahakan agar kekuatan yang besar itu kesehatan dan mutunya bertambah tinggi sehingga mampu memberi sumbangan yang berarti dalam mengisi kemerdekaan. Setiap penduduk tidak lagi diharapkan mengisi pembangunan secara seragam, tetapi setiap individu bisa memberi sumbangan sesuai pilihannya. Namun pemerintah tetap sadar bahwa kemampuan setiap anak bangsa memberi sumbangan itu terbatas karena kualitas masyarakat dan keluarga yang kurang menguntungkan.
Perbaikan kualitas masyarakat dan keluarga di awal tahun 1970-an dimulai dengan pembangunan terpadu, diantaranya dengan memperingan beban keluarga melalui program pembangunan kependudukan, antara lain melalui program kesehatan, KB, pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Bersamaan dengan berbagai program pembangunan lainnya, program terpadu itu telah membawa dampak yang menggembirakan. Tingkat kelahiran mulai dapat diperkecil, tingkat kematian dapat diturunkan, dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Jumlah anggota keluarga dapat diperkecil, tingkat kesehatan masyarakat makin bertambah baik sehingga usia harapan hidup yang semula berada dibawah angka 50 tahun, berhasil dinaikkan menjadi sekitar 65 tahun, tingkat partisipasi pendidikan dasar juga sangat diperbaiki.
Hasil-hasil pembangunan itu mengantar penduduk Indonesia memasuki proses transformasi dalam struktur dan ciri yang lebih menguntungkan dibandingkan keadaannya di masa lalu. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan secara umum bertambah baik. Namun harus diakui bahwa dalam beberapa hal, tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan yang berubah itu masih bersifat awal dan sangat rentan, sehingga hanya dengan gangguan sedikit saja, misalnya krisis sosial ekonomi yang berkepanjangan, keluarga Indonesia goncang, tidak bisa bertahan, tidak berdaya dan jatuh miskin kembali.
Dengan adanya perubahan struktur dan ciri-ciri penduduk yang makin urban dan modern, penduduk sebagai sumber daya manusia yang melimpah, lebih-lebih dalam alam demokrasi yang makin marak dan transparan, dengan dukungan dan pendampingan, strategi pembangunan dapat mulai bisa memberi kepercayaan kepada penduduk sebagai perencana dan kekuatan penggerak pembangunan. Upaya memberi kesempatan kepada penduduk untuk melakukan pilihan langsung terbukti ampuh, misalnya baru-baru ini dalam bidang politik dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda lagi peningkatan daya tahan, kemampuan dan dinamika penduduk dan keluarga Indonesia agar segera mampu menjadi kekuatan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Penduduk dan keluarga Indonesia harus ditingkatkan kualitas dan dinamikanya untuk mengisi kemerdekaan dan membangkitkan kembali kejayaan tanah air dan bangsanya. Untuk itu penduduk harus menjadi titik sentral pembangunan.
Dimasa lalu pelaksanaan berbagai program itu dapat dilakukan dengan lancar karena pemerintah memberikan dukungan komitmen yang sangat tinggi disertai adanya lembaga tingkat pusat dan daerah, termasuk dukungan pemerintah daerah, alim ulama, generasi muda dan swasta, yang berkerja sama dengan sangat erat.
Karenanya, selama masa pembangunan tidak kurang dari 32 tahun dalam masa orde baru, dalam pembangunan kependudukan, Pemerintah dan Presiden RI, mendapat berbagai penghargaan internasional. Penghargaan internasional yang pertama disumbangkan oleh keberhasilan kaum petani dalam swa sembada beras yang diserahkan oleh Dirjen FAO di Roma. Penghargaan kedua adalah penghargaan PBB yang diserahkan oleh Sekjen PBB di New York adalah karena keberhasilan Program KB. Dan penghargaan ketiga adalah karena keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan yang diserahkan oleh Dirjen UNDP di Jakarta. Dari uraian ini dapat disimak bahwa masyarakat dunia sangat menghargai upaya-upaya pemberdayaan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Upaya-upaya yang secara global membawa makna kemanusiaan dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati bersama oleh bangsa-bangsa anggota PBB.
Namun semenjak masa reformasi intensitas dan keberadaan Program dan Lembaga KB dan Kependudukan tersebut goyah. Lembaga tingkat daerah tidak menentu keberadaan dan statusnya. Akhirnya, sesuai dengan semangat otonomi daerah, pada akhir tahun 2003 secara resmi diserahkan kepada daerah. Mengacu pada keadaan daerah yang berbeda-beda, komitmen terhadap keberadaan dan pelaksanaan program KB dan Kependudukan di daerah sangat bervariasi. Bahkan ada daerah-daerah yang beranggapan bahwa Program KB dan Kependudukan tidak diperlukan lagi.
Padahal melihat phenomena kependudukan yang berkembang selama sepuluh tahun terakhir, dan lebih-lebih dalam lima atau sepuluh tahun mendatang, masalah KB dan Kependudukan akan tetap aktual dan bahkan mengancam kelancaran pembangunan di masa depan. Tulisan singkat ini merupakan gagasan awal untuk mengajak semua pihak bersama-sama mengembangkan program dan memikirkan kelembagaan yang lebih tepat untuk menangani secara dini masalah yang pasti akan muncul kembali kalau keadaan yang berkembang sekarang ini dibiarkan tanpa perhatian yang sungguh-sungguh.
II. MASALAH YANG DIHADAPI
Menurut Hasil Sementara Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, penduduk Indonesia tercatat sebanyak 201 juta, atau setelah dimasukkan mereka yang tidak tercatat dan koreksi lainnya, penduduk Indonesia pada tahun 2000 dinyatakan sebanyak 206 juta jiwa. Proyeksi secara sederhana menghasilkan penduduk pada akhir tahun 2004 sebanyak 214 215 juta jiwa.
Dimasa lalu, pada tahun-tahun 1960 1970-an, penduduk Indonesia yang dianggap belum siap untuk mendukung pembangunan mengisi kemerdekaan mempunyai jumlah sekitar 118 juta, dengan lima ciri utama sebagai berikut :
- Jumlahnya besar, nomor lima setelah RRC, India, Amerika Serikat, Rusia dan kemudian Indonesia;
- Pertumbuhannya tinggi dengan ditandai tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang tinggi pula. Akibatnya kesehatan ibu dan anak sangat rendah. Tidak semua penduduk produktif dan dana yang berhasil dikumpulkan oleh keluarga habis untuk memelihara kesehatan dan kehidupan keluarga yang kurang sejahtera;
- Usianya muda ditandai dengan jumlah penduduk berumur dibawah 15 tahun yang besar jumlahnya, sehingga beban ketergantungannya sangat tinggi;
- Umumnya merupakan penduduk pedesaan dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan melebihi 80 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Ciri penduduk pedesaan dengan ekonomi pertanian yang sederhana menyebabkan tingkat pendapatan penduduk relatif rendah dan tidak mampu mengangkat derajat kesejahteraan yang memadai;
- Akibatnya penduduk dan keluarga umumnya miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tetap rendah untuk keturunan berikutnya serta dengan tingkat pendapatan yang rendah pula.
Upaya pembangunan untuk meningkatkan mutu penduduk dilakukan dengan dukungan pembangunan di segala bidang, termasuk utamanya dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan. Upaya itu telah berhasil merubah struktur dan ciri-ciri penduduk Indonesia.
Oleh karena itu untuk mengembangkan pembangunan yang berwawasan kependudukan di masa depan perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2000 2004 serta lima tahun yang akan datang, penduduk Indonesia mempunyai struktur dan ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan ciri-cirinya di masa lalu dan bisa dianggap lebih siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan.
- Sebagai potensi siap berperan dalam pembangunan serta sekaligus sebagai pasar produk domestik yang baik karena mempunyai tingkat kebutuhan konsumsi manusia yang tinggi, penduduk Indonesia besar jumlahnya. Lebih dari itu pertambahannya setiap tahun juga akan tetap sangat besar;
- Relatif mudah ditangani karena pertumbuhannya lamban yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. Potensi orang tua, laki-laki dan perempuan bisa berperan secara maksimal karena tingkat kelahiran yang rendah. Upaya peningkatan kualitas penduduk bisa dimulai dari usia yang sangat dini karena tidak terlalu berkejaran dengan pertumbuhan yang tinggi. Pengeluaran keluarga tidak hilang percuma karena tingkat kesakitan, kematian dan tingkat kelahiran yang rendah;
- Struktur Penduduk Indonesia tidak lagi tergolong muda, tetapi lebih dewasa dan lebih siap bekerja sehingga setiap penduduk dengan pemberdayaan bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sehingga tidak membebani keluarga dan masyarakat pada umumnya;
- Penduduk usia dewasa merupakan potensi paling tinggi, sehingga dengan penanganan dan pemberdayaan kualitas yang baik dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang sangat besar. Jumlah penduduk usia dewasa lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sama pada tahun 1970-an. Apabila diikuti dengan program pemberdayaan yang benar jumlah yang lipat dua kali itu dapat memberi sumbangan yang tinggi terhadap pendapatan keluarga dan bangsa secara menyeluruh;
- Penduduk perkotaan makin besar jumlah dan prosentasenya karena berubahnya daerah dan karena perpindahan penduduk pedesaan ke daerah perkotaan. Prosentase penduduk perkotaan yang besar tersebut merangsang pola ekonomi yang lebih rasional dibandingkan dengan penduduk yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan;
- Biarpun partisipasi pendidikan dasar sudah tinggi tetapi penduduk usia sekolah menengah atas dan usia diatasnya, sebagian besar masih belum sekolah dan mencari kerja dengan bekal pendidikan dan ketrampilan yang rendah;
- Penduduk Indonesia masih miskin dan mempunyai ketrampilan yang sangat terbatas sehingga upaya-upaya pembangunan, apabila disertai pemberdayaan yang tepat, akan bisa dengan mudah meningkatkan pendapatan penduduk dan menambah kesejahteraan keluarga;
- Jumlah generasi tua atau lansia berlipat dan sebagian besar masih mempunyai potensi ikut menyumbang dalam pembangunan. Dengan model seperti Singapore dan Jepang, yaitu lansia yang tetap bekerja, potensi tenaga muda bisa diarahkan kepada usaha yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar apabila lansia mendapat kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.
Dengan iringan dan dukungan pembangunan berwawasan kependudukan, nilai Human Development Index (HDI) akan dapat dinaikkan dan potensi penduduk seperti tergambar dibawah ini dapat diberikan dukungan untuk berkembang menjadi potensi yang sangat membanggakan :
- Dalam tigapuluh tahun ini, dengan pertumbuhan penduduk yang rendah, penduduk bertambah secara absolut dengan jumlah hampir 100 juta jiwa, yaitu dari 118 juta di tahun 1971 menjadi sekitar 214 juta pada tahun 2004. Apabila dapat diberikan dukungan pemberdayaan dan kesempatan kerja yang baik, potensi ini akan memberi sumbangan yang sangat besar pada peningkatan pendapatan nasional;
- Penduduk usia muda, dibawah 15 tahun, berkat pembangunan KB yang berhasil, masih dapat dipelihara dan dipertahankan dalam jumlah yang hampir sama dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sama di tahun 1970 1980-an, yaitu sekitar 61 65 juta. Karena itu pembinaan penduduk sejak usia dini akan memungkinkan potensi mereka yang tinggi di masa depan;
- Penduduk usia dewasa 15 34 tahun meningkat jumlahnya menjadi sekitar 75 80 juta, apabila kita berikan dukungan pendidikan dan pembelajaran yang baik akan menjadi potensi yang sangat tinggi untuk masa depan bangsa;
- Begitu juga jumlah penduduk usia kerja 35 60 tahun, yang umumnya masih bekerja, meningkat menjadi sebesar 50 - 54 juta, atau sama dengan separo jumlah penduduk seluruh Indonesia di tahun 1971. Dengan pembelajaran kemampuan dan partisipasi dari kaum perempuan yang lebih tinggi akan mampu menjadi penopang perekonomian bangsa;
- Yang menggembirakan, sekaligus mencemaskan, adalah jumlah penduduk usia lanjut, 60 tahun keatas, yang biasanya hanya sekitar 5 juta jiwa, telah bertambah menjadi sekitar 14,5 16 juta jiwa. Sebagian besar penduduk lansia itu masih mampu bekerja sehingga bisa diberikan kesempatan untuk bekerja dan memberi sumbangan pada pendapatan keluarga dan masyarakat;
- Jumlah penduduk dengan ciri tempat tinggal perkotaan meningkat lebih dari empat kali lipat, yaitu dari jumlah sekitar 21 juta menjadi lebih dari 85 juta. Ciri tempat tinggal mereka berubah dari ciri pedesaan yang sederhana menjadi ciri perkotaan dengan berbagai akses perekonomian yang dinamis sehingga memungkinkan pilihan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan pilihan kerja yang tersedia di masa lalu yang umumnya terbatas dalam bidang pertanian;
- Sebaliknya jumlah penduduk pedesaan, yang hidup dalam bidang pertanian, bisa dipertahankan untuk pengolahan tanah yang lebih modern. Penduduk lainnya dapat diberikan kesempatan bekerja dalam bidang industri dan jasa, baik dalam bidang pertanian atau lainnya;
- Lebih dari 75 juta Anak Muda usia 15 35 tahun, yang potensial, memerlukan perhatian yang tinggi agar menjadi potensi yang dinamis :
o 35 % anak usia 15 20 tahun sudah menjadi angkatan kerja, tidak sekolah lagi dan 80 % sudah terpaksa bekerja;
o 67 % anak usia 20-25 tahun menjadi angkatan kerja, tidak sekolah lagi dan 86 % sedang bekerja dengan kualitas kerja rendah dan gaji seadanya;
o 3,3 juta anak-anak muda usia 15 25 tahun dengan kualitas rendah, tidak belajar, tidak mengikuti pembelajaran atau pelatihan kerja, mencari kerja seadanya untuk menopang kehidupan dirinya atau keluarganya;
o mereka itu di pedesaan, jumlahnya hampir 1,8 juta remaja desa, perempuan dan laki-laki, usia 15 25 tahun mencari kerja;
o di perkotaan, jumlahnya mencapai 1,1 juta, kualitasnya juga rendah dan tanpa persiapan kerja sebelumnya;
- Anak muda desa lebih cepat mengambil keputusan menyelesaikan kemiskinan melalui perkawinan. Dari 9,9 juta remaja desa usia 20-30 tahun, 7,8 juta sudah kawin dan 2,1 juta belum kawin. Program penundaan perkawinan muda dapat diadakan untuk memungkinkan remaja desa menikmati hidup masa depan yang lebih baik;
- Di kota keadaan lebih rawan. Dari sekitar 10 juta anak muda usia 20 30 tahun baru 5,3 juta sudah kawin dan sisanya sekitar 4,7 juta belum kawin, artinya mereka mencari kerja dan menunggu ketenangan masa depan yang mungkin masih sangat mengkawatirkan. Program dan kesempatan anak muda kota bergaul atau mengikuti berbagai kegiatan yang menarik, agar tidak kecewa dan frustasi, perlu dikembangkan;
- Kalau dilihat dari usia 15 tahun keatas, ada sekitar 2,5 juta anak muda mencari kerja. Penyediaan kesempatan kerja baru untuk para pemula perlu dirintis agar mereka tidak terjerumus kedalam suatu lapangan kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat bangsa;
- Tidak kurang dari 14 16 juta lansia yang sebagian masih mampu bekerja hanya sebagian saja bekerja seadanya di kampung atau di sekitar rumahnya. Penyediaan lapangan kerja untuk kaum lansia harus dirintis agar mereka dapat hidup lebih sejahtera.
II. PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
Catatan diatas memberi gambaran bahwa struktur dan ciri-ciri penduduk masa kini telah menunjukkan adanya kesiapan penduduk untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Disamping itu diperlukan perubahan penanganan, atau minimal diperlukan arah baru agar penduduk dan keluarganya dapat lebih efektif dalam pembangunan. Tuntutan perubahan itu harus menghasilkan strategi pembangunan yang bertumpu pada penduduk. Strategi pembangunan itu harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pelaku pembangunan harus dilakukan dengan terlebih dulu mempersiapkan penduduk yang potensial itu melalui pemberdayaan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
Lebih penting dari pada itu, penduduk yang baru dibangkitkan itu harus pula mendapat kesempatan yang memihak. Pembangunan yang memihak sekaligus diarahkan menjadi upaya peningkatan mutu penduduk yang secara internasional diukur keberhasilannya melalui indikator nilai Human Development Index (HDI). Kita mengetahui bahwa nilai HDI bangsa ini sangat rendah, pada laporan PBB tahun 2003-2004 urutannya nomor 111 dari 177 negara di dunia. Nilai HDI Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan seluruh negara Asean lainnya, termasuk selalu dibawah nilai HDI dari Vietnam, negara baru yang bangkit dengan kuat.
Strategi pembangunan bertumpu pada manusia ini sekaligus menjadi strategi yang hampir dipastikan mendapat dukungan internasional PBB karena merupakan strategi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Sebagai strategi yang telah sama-sama disepakati dunia, strategi pembangunan tersebut sekaligus merupakan upaya dunia untuk mengentaskan penduduk dari lembah kemiskinan.
Pokok-pokok strategi ini bertumpu pada empat bidang sebagai berikut :
o Upaya pembangunan di bidang kesehatan dan KB untuk meningkatkan usia harapan hidup dengan menurunkan angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, partisipasi dalam KB yang tinggi, terutama pada usia muda dan paritas rendah, dengan pilihan kontrasepsi menurut sistem yang demokratis dan aman, sehingga potensinya dapat dikembangkan secara maksimal. Perhatian kesehatan diberikan pada penduduk usia lanjut dan para migran, atau penduduk desa yang pindah ke kota,di daerah perkotaan agar mereka bisa mengadakan penyesuaian dan ikut menyumbang pada pembangunan di daerahnya yang baru, dan tetap bisa memberi sumbangan pada masyarakat yang ditinggalkan di daerah pedesaan;
o Upaya pembangunan bidang pendidikan, termasuk peningkatan partisipasi anak usia dini, anak usia sekolah lanjutan atas, perbaikan kualitas guru dan sarana kependidikan. Usaha sungguh-sungguh dalam pemberantasan buta aksara agar jumlah penduduk buta aksara dapat dihilangkan, termasuk pemberian pemberdayaan fungsional kepada keluarga kurang mampu tersebut sehingga penduduk usia lanjut atau usia dewasa yang kualitasnya rendah dapat memperoleh pembelajaran untuk berperan dalam bidang bisnis yang bisa menopang diri dan keluarganya, membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera;
o Upaya pembangunan di bidang ekonomi, disamping prioritas untuk memperbaiki makro ekonomi, perlu prioritas yang tinggi pada upaya meningkatkan kesempatan berusaha pada masyarakat dan keluarga kurang mampu agar dapat secara mandiri mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Pemberian kesempatan berusaha secara mikro utamanya diberikan kepada kaum perempuan, ibu-ibu, agar keluarga mereka dapat dibebaskan secara lestari dari lembah kemiskinan. Kesempatan usaha yang memihak itu akan menyelesaikan upaya peningkatan kesempatan kerja secara luas. Gerakan wajib bekerja dengan mengajak masyarakat untuk menolong anak-anak muda dan remaja di sekitarnya akan merupakan upaya mendorong seluruh kekuatan pembangunan ikut serta menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi secara gotong royong. Gerakan ini sekaligus merupakan wujud nyata dari rekonsiliasi yang harus dianjurkan dalam tataran mikro di desa dan di kota.
o Usaha-usaha tersebut bersifat dan diarahkan memihak keluarga kurang mampu. Penduduk yang secara ekonomis mampu dapat menyalurkan dana yang berlebih pada bank, selanjutnya bank atau lembaga keuangan pedesaan menyatu dengan masyarakat menjadi mitra yang akrab dan dinamis menjemput bola menolong mengembangkan nasabahnya, calon pengusaha mikro, dalam upaya menjadi nasabah layak bank;
o Pemberdayaan masyarakat petani di daerah pedesaan diberikan dengan dukungan yang makin mandiri. Petani yang mempunyai warisan dari nenek moyangnya, dan sementara nampak miskin, harus segera mendapat dukungan sertifikasi tanah warisannya sehingga menjadi lebih layak bank. Dengan cara demikian, pemberian dukungan dan bantuan bisa dilakukan dalam bidang yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan itu.
o Pemberian bantuan itu disertai pengembangan sarana-sarana ekonomi dan sosial pedesaan, atau daerah antara kota dan desa, misalnya dengan pendirian pasar-pasar yang baru, pelayanan transportasi untuk mengangkut produksi dari daerah pedesaan ke pusat-pusat pasar agar tetap segar apabila dipasarkan di kota. Kesinambungan ekonomi sosial antara desa dan kota dapat dihidupkan dengan sungguh-sungguh. Pembangunan jalan penghubung desa kota diusahakan menjadi prioritas utama. Masyarakat kota harus lebih sering memberi dukungan kepada masyarakat desa agar masyarakat desa dapat hidup lebih tenteram dan sejahtera dengan tetap menghuni desanya dengan penduduk potensial. Pasar-pasar desa, sekolah di desa, serta tempat-tempat pengembangan ekonomi pedesaan harus menjadi jaringan yang hidup dengan kualitas tinggi agar mampu menarik dan mendorong pemasaran yang jauh sampai ke kota. Budaya asli daerah di pedesaan, juga di kota, harus mendapat perhatian sebagai perekat kehidupan berbudaya untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk mendukung pengembangan masyarakat mandiri, profesional, demokratis dan berbudaya.
o Berbeda dengan pembangunan biasa, strategi pembangunan diatas dilakukan dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari milyar rupiah yang disediakan atau diserap, tetapi dari cakupan penduduk yang berpartisipasi, diuntungkan atau dientaskan dengan program yang ada.
III. KELEMBAGAAN
Untuk memberikan dukungan agar penduduk dapat melaksanakan perannya dengan baik, perlu adanya lembaga tingkat pusat dan daerah yang kuat, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mendapat dukungan komitmen yang tinggi. Lembaga ini membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam koordinasi dan advokasi pembangunan berwawasan kependudukan yang lebih kuat dibandingkan yang ada sekarang.
Bentuk ideal adalah seperti keadaan masa lalu dengan aparat yang kompak, baik secara internal, maupun dalam hubungannya dengan lembaga lain di tingkat pusat, dan lembaga lain di tingkat daerah. Lembaga tersebut mempunyai program yang pro keluarga dan penduduk kurang mampu, dengan sasaran dan target-target yang jelas, dapat diukur pencapaiannya dengan indikator yang peka dan diakui secara internasional.
Tetapi bentuk tersebut, karena alasan yang tidak diketahui, tidak diterima oleh pemerintah, tidak ada lagi Kantor Kementerian, dan atau Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka perlu diciptakan bentuk lembaga baru yang sama kuat dan lincahnya. Bentuk kelembagaan dibawah ini perlu dipertimbangkan secara seksama agar lembaga baru tersebut memberi manfaat yang tinggi untuk keluarga dan penduduk kurang mampu di daerah pedesaan, khususnya yang masih memerlukan dukungan dan pemberdayaan.
Pemberdayaan itu sangat diperlukan, lebih-lebih dalam keadaan penduduk dan keluarga harus bekerja keras mengatasi gejolak kenaikan harga minyak dan kebutuhan dasar lainnya. Pemberdayaan itu menjadi pondasi agar setiap penduduk dan keluarganya bisa memberikan sumbangan partisipasi yang tinggi seperti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung beberapa waktu yang lalu.
a. Badan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga (BKPK)
Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala dibantu oleh beberapa deputi bidang yang kompak dan sanggup mengembangkan program dan kegiatan terpadu melalui koordinasi dan pelaksanaan yang dinamis atas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga yang pelaksanaan tehnisnya sebagian mungkin saja dilakukan dengan bekerja sama dengan kementerian, lembaga non departemen dan atau lembaga swasta lainnya. Lembaga ini harus mendapat anggaran yang cukup untuk bersama-sama Bappenas menyusun perencanaan pembangunan nasional, membangun proyek-proyek percontohan, mengadakan advokasi program, pelatihan dan kegiatan pembangunan yang berasal dari daerah yang berhasil, mendampingi kegiatan masyarakat, dan membantu studi banding yang diperlukan. Program dan kegiatan yang diberikan bantuan advokasi adalah program yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan.
Selanjutnya Badan ini harus mampu secara lincah memasyarakatkan hasil penyusunan rencana nasional dan keberhasilan program yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan ke daerah-daerah. Tujuannya adalah agar program dan kegiatan itu dapat diterima di daerah dan mendapat dukungan pelaksanaan di daerah dengan anggaran daerah dan swasta.
Usaha yang utama adalah melanjutkan pemberdayaan keluarga yang telah berhasil dalam bidang KB dan Kesehatan dengan merangsang pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi anak gadis, pemberian pembelajaran yang lebih intensif kepada perempuan agar kesetaraan gender tidak lagi menjadi sekedar wacana tetapi secara langsung mendapat penanganan yang jelas dan terarah. Dukungan pemberdayaan itu sekaligus harus merupakan upaya untuk memberikan lapangan kerja yang memadai kepada anak muda, remaja yang tidak lagi sekolah, begitu pula merupakan langkah maju untuk perempuan dalam menempatkan diri secara terhormat dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.
Badan ini harus mampu menterjemahkan program-program sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia, sesuai dengan target-target Human Development, Millenium Development Goals (MDGs), Women Development, atau Target-target Population Action Program (PoP) yang umumnya telah diputuskan dalam berbagai Konperensi Internasional dan disepakati pula oleh Pemerintah Indonesia. Kesempatan membawa progam-program pembangunan secara global bisa menarik bantuan dan perhatian dunia bahwa Indonesia sadar akan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional.
b. Badan Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPM)
Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam Badan ini disusun program dan kegiatan dengan koordinasi kementerian tehnis lainnya. Bersama-sama dengan Bappenas, Badan ini membawa berbagai keputusan kementerian tehnis ke daerah-daerah untuk adopsi dan arahan bagi daerah membangun dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Konsentrasi pada masyarakat merupakan langkah strategis agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memberikan dukungan suplementer pada kemampuan pemerintah yang sangat terbatas.
Upaya memotong rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan yang memihak kepada keluarga dan penduduk miskin agar di masa depan tidak lagi menjadi beban keluarga lain atau pemerintah. Badan ini akan mempunyai dua program utama, pertama, pemberdayaan penduduk mulai dari program KB, reproduksi remaja dan kesehatan dasar, serta pendidikan dan pembelajaran ketrampilan dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah program pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan, pemberian kesempatan kerja, baik dalam kerja yang sederhana maupun ditumpangkan pada usaha-usaha yang berhasil, dorongan penggunaan produksi dalam negeri serta pemberian dukungan kredit mikro secara mandiri.
Berbagai kementerian lain tugasnya makro dan orientasi bisnisnya lebih bersifat ekspor. Badan ini memihak kepada keluarga dan penduduk kurang mampu yang masih bisa dikembangkan. Keluarga sasaran adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi. Keluarga pra sejahtera yang memang sangat miskin dan menjadi kewajiban pemerintah untuk disantuni melalui Departemen Sosial dan jajarannya, tidak merupakan target sasaran Badan ini.
c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Alternatif ketiga adalah didasarkan pada proyeksi bahwa dalam lima sepuluh tahun yang akan datang peranan keluarga harus mendapat dorongan yang tinggi sehingga setiap anggota keluarga akan mendapat dukungan dan kesempatan pemberdayaan secara mandiri. Apabila seluruh keluarga tidak mampu didukung oleh keluarganya sendiri, maka alternatif terakhir adalah bahwa anak perempuan harus mendapat dukungan yang paling tinggi.
Seperti alternatif lainnya, lembaga ini melakukan koordinasi pelaksanaan program-program KB, kesehatan reproduksi, perhatian yang tinggi terhadap anak-anak dan remaja, terutama anak dan remaja perempuan, anak-anak usia kerja dan lansia. Termasuk di dalamnya usaha untuk mengentaskan penduduk dari lembah kemiskinan dengan program nyata berupa pemberdayaan, mulai dari usia yang sangat dini sampai kepada penduduk usia lanjut atau lansia.
Upaya memotong rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan yang memihak kepada keluarga dan penduduk miskin agar di masa depan tidak lagi menjadi beban keluarga lain atau pemerintah. Badan ini akan mempunyai dua program utama, pertama, pemberdayaan penduduk mulai dari program KB, reproduksi remaja dan kesehatan dasar, serta pendidikan dan pembelajaran ketrampilan dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah program pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan keluarga, pengusaha yang sedang tumbuh, utamanya perempuan, dengan bantuan kredit mikro yang mandiri.
Program-program yang dilaksanakannya lebih bersifat percontohan, pembandingan, dan penampungan prakarsa yang dikembangkan oleh lembaga swasta, atau lembaga swadaya masyarakat, untuk selanjutnya dengan bantuan dan koordinasi departemen tehnis lainnya, atau lembaga non departemen, pemerintah dan masyarakat luas, termasuk swasta, mengembangkannya menjadi program dan kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta di daerah.
d. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Disamping penyegaran dan menghidupkan kembali Badan Kependudukan dengan alternatif tersebut diatas, diharapkan Kantor Kementerian Kesra tetap dipertahankan kedekatannya dengan lembaga tersebut. Menko Kesra diharapkan bisa mengembangkan kedekatan yang lebih akrab antara Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri dan Badan dengan rakyat. Menko menjadi fasilitator untuk membangun kedekatan itu melalui program dan kegiatan yang diramu memihak keluarga, penduduk atau rakyat kurang mampu.
Menko Kesra dapat menjadi pendamping dan penyambung yang sangat akrab antara rakyat, pemda dan pemerintah pusat sehingga tidak timbul gap antara keinginan rakyat banyak dan kemampuan pemerintah untuk bersama-sama berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Menko Kesra dapat menyertai dan atau melakukan kegiatan dekat dengan rakyat sehingga aspirasi mereka dapat disalurkan kepada lembaga yang tepat dengan bobot yang tinggi.
e. Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik
Disamping penyegaran BKKBN perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas antara Badan baru ini dengan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik tentang keterlibatan dua lembaga negara tersebut dalam bidang kependudukan.
Departemen Dalam Negeri dengan Dirjen Administrasi Kependudukan yang dimilikinya bertanggung jawab terhadap administrasi kependudukan menyangkut pengembangan dan pengumpulan data tentang penduduk secara rutin. Data penduduk tersebut menyangkut kelahiran, kematian dan perpindahan, serta penghitungan secara rutin jumlah penduduk di setiap wilayah. Pendataan rutin tersebut menghasilkan peta wilayah yang dapat dipergunakan untuk melayani masyarakat dalam keperluan sosial kemasyarakatan.
Badan Pusat Statistik bertanggung jawab terhadap pengumpulan data secara sampling dan sensus. Pengumpulan secara sensus dilakukan setiap lima tahun atau setiap sepuluh tahun. Pengumpulan data secara sampling dilakukan menurut kebutuhannya, bisa secara periodik maupun menurut interval tertentu.
f. Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM)
Disamping lembaga-lembaga resmi seperti Kantor Menteri, Kantor Badan dan Kantor Menko untuk mengurus masalah kependudukan, perlu dikembangkan lembaga-lembaga swasta, LSM dan lainnya, yang bisa memberi dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan kependudukan dan kemasyarakatan.
Lembaga-lemgaga itu diharapkan bisa merangsang dukungan untuk melaksanakan berbagai program secara luas. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia adalah Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM) atau Indonesian Institute for Human Developmen (IIHD) yang didirikan bersama oleh Universitas Airlangga, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan PT Bank Jatim. Lembaga ini mempunyai misi dan tujuan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia agar mampu berperan secara positif dalam pembangunan.
IV. PENUTUP
Pembangunan terpadu di masa lalu telah berhasil mengantar perubahan kecepatan pertumbuhan, struktur dan ciri-ciri penduduk Indonesia. Karena itu perlu disegarkan dan dilanjutkan dengan strategi baru yang lebih dinamis. Strategi itu adalah dengan prioritas untuk meningkatkan mutu, kemampuan dan dinamika sumber daya manusia yang melimpah jumlahnya, bertambah dengan jumlah yang besar, berciri makin urban, makin dewasa, agar kekayaan berupa sumber daya manusia yang melimpah itu segera mampu berpartisipasi secara profesional membangun bangsa.
Strategi Pembangunan bertumpu pada manusia menempatkan prioritas yang tinggi pada peningkatan upaya dalam bidang kesehatan, KB, pendidikan, dan pemberdayaan wirausaha serta pengembangan dukungan yang memihak keluarga dan penduduk yang kurang beruntung, di pedesaan dan di perkotaan. Upaya pemberdayaan itu disertai dengan suasana demokratisasi yang memberi kesempatan kepada setiap individu penduduk memilih proses pemberdayaan sesuai dengan aspirasi dan cita-citanya sehingga proses itu sendiri merupakan upaya mandiri mengantar kebahagiaan dan kesejahteraan yang berbudaya. Pencapaian berbagai upaya itu diharapkan menghasilkan tidak saja sumber daya manusia yang mandiri, profesional, demokratis, berkarakter dan berbudaya, tetapi juga masyarakat damai dan sejahtera dalam negara yang adil, makmur dan bersatu dalam wadah negara dan bangsa yang berdaulat berdasarkan Pancasila.
Program dan kegiatan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tersebut akan mendapat dukungan masyarakat dan keluarga secara luas karena menyentuh harkat dan martabat manusia yang hakiki. Program-program itu akan memudahkan rakyat banyak mencapai cita-cita sesuai dengan aspirasi pribadi yang dimungkinkan berkembang dalam alam demokratis yang marak. Dukungan lembaga internasional diharapkan akan mengalir kembali karena pelaksanaan berbagai program yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu manusia sesuai dengan dimensi yang menyuburkan penghargaan terhadap manusia yang beradab sesuai target universal hak-hak azasi manusia.
Lembaga BKKBN yang ada sekarang, apabila dikembangkan sesuai dengan cara berpikir yang diuraikan diatas, diikuti dengan kekompakan yang tinggi dari seluruh aparatnya, akan menempati posisi strategis sebagai penghubung berbagai Kementerian dan Lembaga Non Departemen lainnya pada tataran nasional, dengan pemerintah dan lembaga pembangunan di daerah, dengan advokasi yang gigih dan membantu mengembangkan program-program pembangunan dengan menempatkan manusia dan keluarga kurang mampu sebagai titik sentral pembangunan. |
